Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli sepakat bekerja sama dalam mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata.
“Hari ini bukan sekadar penandatanganan MoU. Ini adalah komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih adil dan berdaya saing dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Menpar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, baru – baru ini.
Dia menjelaskan, tenaga kerja pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten.
Hingga akhir tahun 2024, tenaga kerja pariwisata mencapai 25 juta orang, meningkat dibandingkan sebelum pandemi pada tahun 2019.
Saat ini, lebih dari 50% tenaga kerja pariwisata terkonsentrasi di tiga provinsi utama, seluruhnya di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Tenaga kerja pariwisata akan banyak dibutuhkan di destinasi dengan sektor pariwisata paling berkembang.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029, terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Regeneratif yang menjadi fokus utama pengembangan pariwisata.
“Untuk itu, kita perlu memastikan penyediaan tenaga kerja pariwisata yang cukup dan kompeten di berbagai daerah, seiring dengan pengembangan destinasi pariwisata nasional di seluruh penjuru Indonesia,” jelas Menpar.
Pada tahap awal sinergi keduanya akan menyentuh daerah Danau Toba di Sumatra Utara, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Borobudur di Jawa Tengah dan Prambanan di DI Yogyakarta, serta Lombok-Gili Tramena di Nusa Tenggara Barat.
Setiap SDM pariwisata, dari Medan hingga Lombok, nantinya dapat memiliki akses pelatihan, sertifikasi dan peluang kerja yang nyata.
“Kami berharap ini menjadi titik awal dari kolaborasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak luas, bukan hanya bagi pembangunan sektor pariwisata, tetapi juga bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutur Menpar.
Menaker Prof. Yassierli menambahkan, sinergi ini diharapkan dapat memetakan kebutuhan serapan tenaga kerja pariwisata di destinasi yang menjadi fokus pengembangan sesuai RPJMN 2025 – 2029.
Dia juga berharap akan tercipta lapangan kerja baru.
Kemenaker memiliki empat Balai Pengembangan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang memiliki kejuruan pariwisata, sehingga bisa disinergikan dengan Politeknik Pariwisata di bawah naungan Kemenpar.
“Ini merupakan kesempatan atau momentum yang sangat baik untuk kita berkolaborasi,” ungkap Yassierli.
Dalam waktu dekat, keduanya sepakat membuka ruang forum group discussion, sebagai upaya pemetaan langkah dalam menyusun kebijakan atau strategi yang tepat.
Adapun kerja sama antara kedua kementerian meliputi pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan sektor pariwisata, serta pertukaran data, serta informasi.
Selain itu, fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata, serta kerja sama atau kegiatan lainnya sesuai tugas dan fungsi yang disepakati para pihak.
Dalam kesempatan tersebut, terjalin juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Diah M. Paham dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Agung Nur Rohmad.
Turut mendampingi Menpar, Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata Bayu Aji dan serta pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Hadir pula, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan pejabat Eselon I, serta Eselon II di lingkungan Kemenaker. I
