Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyalurkan bantuan pemulihan usaha bagi masyarakat Dusun Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terdampak kebakaran pada 22 Agustus 2026.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, dalam Simbolis Penyerahan Bantuan Desa Sade di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kementerian Pariwisata.
Bantuan tersebut difokuskan pada pemulihan mata pencaharian masyarakat agar aktivitas ekonomi di Sade dapat segera bergerak kembali seiring dengan proses rekonstruksi fisik yang saat ini telah berjalan.
Menurut Menpar, pemulihan pascakebakaran tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan kembali bangunan yang terdampak dan kehidupan, serta penghidupan masyarakat juga harus segera dipulihkan.
“Bangunan fisik Sade sedang dibangun kembali melalui semangat gotong royong yang sangat kuat. Tetapi pada saat yang sama, ekonomi masyarakat juga harus terus bergerak. Oleh karena itu, bantuan Kementerian Pariwisata kami arahkan terutama untuk membantu warga kembali bekerja, kembali memproduksi dan kembali memperoleh penghasilan,” ungkapnya.
Bantuan Kementerian Pariwisata meliputi 15 unit alat tenun gedogan senilai Rp52,5 juta, modal kerja bagi 69 UMKM senilai Rp517,5 juta, 70 paket bahan baku tenun senilai Rp140 juta, serta 43 paket alat kerajinan non-tenun senilai Rp107,5 juta. Total bantuan usaha dan alat kerja mencapai Rp817,5 juta.
Dukungan juga diberikan dalam bentuk penguatan kapasitas pemandu lokal, khususnya terkait keselamatan, penyampaian informasi selama proses rekonstruksi, dan pelayanan wisata.
Kemenpar juga mendukung promosi dan relaunching aktivitas wisata Sade selama dan setelah rekonstruksi, penyusunan katalog produk, penguatan branding produk asal Sade, serta pemasaran digital. Keseluruhan dukungan tersebut bernilai Rp1 miliar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB Lalu Faozal mengatakan, proses pembangunan kembali Sade telah dimulai dengan memperhatikan arahan Menteri Pariwisata saat memimpin rapat koordinasi pertama pascakebakaran.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam rekonstruksi antara lain ketersediaan alat pemadam kebakaran, penataan jalur listrik di bawah tanah dan perbaikan sanitasi, serta drainase.
Langkah tersebut diarahkan agar Sade tidak hanya kembali, seperti sebelumnya, tetapi menjadi lebih tangguh terhadap risiko bencana tanpa kehilangan karakter dan identitas budayanya.
Upaya pemulihan tersebut melanjutkan koordinasi yang dilakukan pemerintah sejak akhir Agustus 2026.
Dalam kunjungannya ke Sade pada 27 Agustus 2026, Menpar meninjau langsung kawasan terdampak dan berdialog dengan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menegaskan pemulihan dilakukan dengan tetap menjaga karakter budaya masyarakat Sasak.
Kepala Dusun Sade Endap menambahkan, musyawarah warga terdampak telah menghasilkan komitmen bersama agar momentum rekonstruksi digunakan untuk membangun Sade menjadi lebih baik.
Menurutnya, Sade yang lebih baik bukan hanya berarti bangunan fisik yang lebih aman, tetapi juga tata kelola destinasi yang lebih baik, sehingga Sade tetap menjadi ruang hidup masyarakat, sekaligus destinasi wisata budaya yang berkelanjutan.
Ketua Pokdarwis Dusun Sade Sanah Ardinata menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pariwisata atas perhatian yang diberikan sejak awal terjadinya musibah hingga memasuki tahap pemulihan ekonomi masyarakat.
“Ibu Menteri adalah pejabat pusat yang pertama hadir dengan perhatian penuh dan membicarakan nasib Sade. Itu saja kami sudah senang, karena mendapat perhatian pemerintah. Hari ini kami kembali menerima bantuan agar dapat berusaha dan ekonomi masyarakat bisa hidup kembali. Senangnya kami bertambah – tambah. Matur Agung Tampi Asih,” ujarnya.
Menpar berharap bantuan tersebut menjadi jembatan antara fase tanggap darurat, rekonstruksi dan kebangkitan kembali aktivitas ekonomi, serta pariwisata Sade.
“Kita ingin Sade kembali hidup, kembali menerima wisatawan, dan kembali menjadi tempat masyarakat mencari penghidupan, tapi yang paling penting, Sade harus bangkit tanpa kehilangan karakter dan jati dirinya,” tuturnya.
Pemulihan Sade merupakan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan berbagai mitra.
Pemerintah memastikan masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dalam proses tersebut dengan tetap menjaga nilai budaya, kearifan lokal dan autentisitas arsitektur tradisional Sasak. I
