KEMENPAREKRAF DORONG KEPALA DAERAH MAKSIMALKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong para kepala daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan desa wisata.

Pasalnya, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, desa wisata terbukti efektif dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.

“Lokasi desa wisata merupakan program unggulan karena terbukti sebagai pandemic winner,” katanya saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah dalam kegiatan KolaborAksi Regional 1 dan Regional 2 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Menurut Sandiaga, di tengah situasi pandemi, tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi desa wisata meningkat cukup signifikan.

“Pak Presiden secara khusus juga telah minta ke saya list desa wisata. Beliau di setiap kunjungan kerjanya ingin melihat desa wisata ataupun kampung-kampung tematik,” ujarnya.

Dalam dua tahun terakhir tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata meningkat 30% hingga 50%, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Seperti Desa Wisata Tinalah di Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 3.300 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 6.000 wisatawan sepanjang tahun 2022.

Di Desa Wisata Sembungan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 105.000 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 140.000 wisatawan sepanjang tahun 2022.

Pada Desa Wisata Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku ada peningkatan jumlah wisatawan dari 92.000 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 99.000 wisatawan sepanjang tahun 2022.

Pemasukan turut mengalami kenaikan hingga 100 persen dari sebelumnya. Desa Wisata Tondok Bakaru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sepanjang tahun 2022 terdapat 11.000 wisatawan, dengan puncaknya adalah pada masa Natal dan Tahun Baru yang mencapai 10.000 wisatawan.

Baca Juga:  APRESIASI UNTUK DESA WISATA AIR TERJUN MORAMO SULTRA KEMBANGKAN WISATA KONSERVASI ALAM

“Desa wisata kami harapkan dapat mendorong capaian pergerakan wisatawan nusantara yang tahun ini ditargetkan mencapai 1,4 miliar pergerakan. Jadi wisatawan dari kabupaten ke kabupaten ini harus terus kita dorong,” tuturnya.

Sandiaga menilai anggaran pemerintah memang terbatas, tapi harus lebih berkolaborasi dan diharapkan desa wisata juga diberikan perhatian khusus.

Selain desa wisata, Menparekraf Sandiaga juga mendorong agar kepala daerah dapat memaksimalkan penyelenggaraan event untuk menjadi daya tarik dan dipromosikan dengan baik.

Pemerintah daerah, lanjutnya, dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf/Baparekraf, baik dalam hal dukungan kegiatan maupun pelatihan dan pendampingan.

Sandiaga menjelaskan, KolaborAksi merupakan program yang rutin dilakukan kementeriannya untuk dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.

Pada KolaborAksi kali ini hadir enam kepala daerah, yakni dari Kabupaten Aceh Barat, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Berau.

Dalam kesempatan itu para kepala daerah menyampaikan potensi dan rencana program yang akan dijalankan dalam pengembangan pariwisata, serta ekonomi kreatif daerah masing-masing.

“Ini merupakan kolaborasi pertama di tahun 2023. Setiap bulan kami selalu mendorong langkah kolaborasi ini, karena kita bisa belajar dari beberapa daerah tentang pengembangan dan potensi dan bisa saling melengkapi,” ungkap Sandiaga.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu menegaskan, dalam pengembangan infrastruktur ada unsur 3A (Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas) pemerintah daerah dapat memaksimalkan salah satu instrumen fiscal, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Untuk itu, Vinsen meminta agar pemerintah daerah dapat menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan.

“Apalagi daerah yang sudah masuk dalam lokpri atau lokasi prioritas. Sayang kan kalau sudah masuk lokpri tapi tidak dimaksimalkan, karena yang antre ini hampir 200 kabupaten/kota di tahun 2023,” jelasnya.

Baca Juga:  INDONESIA UNDANG INVESTOR AUSTRALIA BERINVESTASI DI SEKTOR PAREKRAF

Terkait dengan pengembangan non-fisik, seperti pelatihan dan pendampingan, Kemenparekraf/Baparekraf melalui lintas kedeputian siap memberikan fasilitas. I

 

Kirim Komentar