Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendukung pengembangan konektivitas antara Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan Bali.
Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang Pengembangan Konektivitas Destinasi Pariwisata Banyuwangi dan Bali Barat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/10/2022).
Direktur Pengembangan Destinasi Regional I Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan mengatakan, penggabungan Banyuwangi dan Bali Barat menjadi satu klaster pariwisata bersama sangat relevan, karena keduanya memiliki keunikan dan keindahan tersendiri dan menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Oleh sebab itu, dia menambahkan, harmonisasi antara destinasi satu dengan destinasi lainnya mutlak dilakukan, sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan, bukan menimbulkan persaingan.
“Konsep klaster pariwisata bersama ini diharapkan dapat terbangun dengan baik sehingga mampu memberikan kepuasan dan pengalaman bagi wisatawan untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran mereka di sebuah destinasi,” katanya.
Ke depan, lanjut Wawan, perlu disiapkan masterplan atau rencana aksi yang melibatkan berbagai stakeholder pariwisata.
Dia menuturkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk mendukung dan menyepakati rencana kolaborasi klaster pariwisata bersama, serta sinergi pengembangan pariwisata bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Taman Nasional Bali Barat dan Taman Nasional Baluran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Muhammad Yanuarto Bramuda mengungkapkan, inisiasi konsep pengembangan konektivitas Banyuwangi dan Bali Barat yang berawal dari berbagai permasalahan.
Masalah tersebut di antaranya keluhan wisatawan tentang durasi penyebrangan dari Pelabuhan Ketapang-Pelabuhan Gilimanuk, banyak wisatawan yang ingin berwisata one day trip dengan harga terjangkau dan belum terkoneksinya Banyuwangi dan Bali Barat melalui kapal cepat.
Oleh sebab itu, kata Yanuarto, kolaborasi berbagai stakeholder diharapkan menjadi solusi tepat dalam membangun konektivitas Banyuwangi dan Bali Barat.
“Perlu ada dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta untuk penyediaan transportasi kapal cepat, pembenahan sarana dermaga jetty untuk kapal cepat dan diharapkan ada pertemuan lanjutan untuk membuat paket wisata Bali Barat-Banyuwangi dengan berbagai travel agent dan hotel,” ungkapnya.
Hal ini disambut baik oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, bahkan kegiatan ini menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berbeda dalam menguatkan konektivitas satu sama yang lain.
“Kami sangat berterima kasih atas fasilitasi dan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sangat serius dan fokus dalam pengembangan destinasi di Banyuwangi dan Bali Barat yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan,” tuturnya.
Kegiatan ini akan berdampak pada peningkatan kinerja berbagai unsur terutama dalam peningkatan bidang usaha pariwisata dan ekraf yang dapat membercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat dan peningkatan PAD.
“Kita harus gerak cepat dalam berkolaborasi dan ini harus segera diimplementasikan,” tegas Ipuk.
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring diikuti oleh perwakilan dari berbagai stakeholder, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah terkait.
Di antaranya perwakilan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur dan Bali, Bappeda Kabupaten Jembrana, Bappeda Kabupaten Buleleng, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, serta perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, serta Balai Taman Nasional Bali Barat. I
