KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SWASTA HARUS KOLABORASI PENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022, Rabu (25/5/2022). (Istimewa)
Bagikan Artikel

Penyediakan air bersih dan sanitasi yang layak memerlukan kolaborasi antarsektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta.

Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak segenap Kementerian/Lembaga dan pihak swasta untuk berkolaborasi.

“Dengan program sanitasi dan air bersih kita ingin memperkecil angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” katanya pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022, Rabu (25/5/2022).

Kementerian PUPR, lanjut Menteri Basuki, mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien.

“Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR,” ujarnya.

Sementara itu, komitmen Kementerian PUPR untuk menyediakan sanitasi layak dan air minum aman diwujudkan melalui pembangunan 61 bendungan, perbaikan kualitas danau-danau alami, serta pembangunan intake di sungai.

Menteri Basuki mengatakan, untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 6, pembiayaannya tidak bisa dilakukan hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maka dari itu, Menteri Basuki mengajak pihak swasta juga untuk ikut berpartisipasi. “Saya ingin mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi. Jadi, di Kementerian PUPR dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya menggali pembiayaan non APBN.”

Menurut Menteri Basuki, preservasi jalan, pembangunan jalan tol, penyediaan air minum sudah kami lakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain,” jelasnya.

KSAN merupakan ajang komunikasi dan advokasi terbesar di sektor sanitasi dan air minum yang dirancang untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk mencapai target 100% akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan.

Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah “Aksi Nyata Membangun Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Untuk Semua”, dengan fokus memperkuat profil sektor air minum dan sanitasi, serta memperkuat komitmen dan kolaborasi semua pihak untuk mencapai akses aman serta berkelanjutan. I

 

 


Bagikan Artikel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here