Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, dirinya ingin pada Fase Pembangunan Inkonvensional saat ini dan tidak boleh lagi melakukan gaya pembangunan seperti masa lalu, dengan masyarakat hanya dapat manfaat sekadarnya dari kegiatan pembangunan.
“Saya ingin masyarakat betul-betul mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan pembangunan. Saya selalu pidatokan dan akan diimplementasikan dalam regulasi,” katanya saat menerima audiensi pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang dipimpin Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta.
Pada kesempatan itu, Menteri Jumhur juga mengungkapkan soal harga karbon Indonesia yang masih rendah, yakni senilai US$3 hingga US$9 per ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e).
Sementara itu, di tempat lain ada yg sampai 80 Euro atau US$90, sedangkan di Singapura saat ini harganya US$40.
“Kenapa di kita cuma US$9. Harus dicari apa penyebabnya. Kalau gitu mending kita aja yang mengerjakan perdagangan karbon itu. Jangan sampai orang membeli dari kita murah, lalu dia jualnya mahal ke pasar internasional,” kata Menteri Jumhur.
Dia menceritakan bahwa baru – baru ini berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya. Di sana ada warga yang memiliki 100.000 hektare mangrove, juga sudah ada investor yang siap mengelola perdagangan karbon di hutan magrove.
Sekarang, KLH sedang mengawal proses itu supaya berjalan sebagaimana mestinya, tetapi Menteri Jumhur juga mengingatkan soal kesiapan masyarakat lokal apabila warganya jadi makmur, karena adanya investasi perdagangan karbon di daerah tersebut.
“Oleh karena itu, uang besar yang tiba tiba datang tapi harus dipastikan uang itu dioperasionalkan dengan benar. Jangan sampai habis begitu saja seperti kasus beberapa waktu lalu perkampungan mendapat ganti untung dari lahannya yang dijadikan lokasi pengobaran minyak bumi,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa bisa dicarikan solusi dengan jalan warga membentuk semacam koperasi atau membentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengelola ekowisata mangrove di daerah tersebut misalnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Jumhur mendukung 100% kegiatan yang dilakukan Walhi dalam rangka menjaga lingkungan hidup.
“Kami sebenarnya diuntungkan oleh Walhi dalam upaya memuliakan bumi. Di Kementerian Lingkungan Hidup dikenal dengan dua aksi, yaitu mitigasi dan adaptasi. Nah, saya menambahkan satu unsur lagi, yaitu prosperity atau kemakmuran bagi warga lokal setempat,” jelasnya.
Menteri Jumhur menegaskan, ada dua fase pembangunan di dunia. Pertama adalah pembangunan konvensional, yaitu pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, misal ada kegiatan gali tambang yang memang menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi berefek terjadi pencemaran.
“Itu fase pertama pembangunan. Kini kita memasuki pembangunan inkonvensional karena ada potensi ekonomi ribuan triliun rupiah dari perdagangan karbon dan biodiversity. Jadi, pembangunan saat ini berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan,” ujarnya.
Menurut Menteri Jumhur, pemerintah saat ini sedang konsen untuk melakukan upaya memulihkan lingkungan, sehingga KLH membuat gerakan pertobatan ekologis nasional.
“Semua bersalah atas kerusakan ekologis. Untuk itu, kita perlu tobat. Pada prinsipnya KLH memberi support siapapun yg punya kepedulian terhadap lingkungan, apalagi Walhi. Mudah mudahan ke depan lingkungan menjadi lebih baik dengan pertobatan ekologis kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, hal yang disampaikan dalam audiensi ini adalah ingin mengundang Menteri LH untuk hadir dan berpartisipasi di acara tahunan Walhi bernama Pekan Rakyat dan Konsultasi Nasional Llingkungan Hidup 2026.
“Acara akan diawali dengan diskusi dengan beragam kementerian yang terkait dengan lingkungan. Kemudian, juga ada panggung hiburan dan turut melibatkan masyarakat adat dan lokal. Acara digelar tiga hari, mulai 21 – 23 Agustus 2026, bertempat di Lembaga Adat Melayu, Provinsi Riau,” ujarnya.
Acara akan diawali seminar dan diskusi pada 21 Agustus 2026, dengan pembicara kunci Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Gubernur Riau dan Kapolda Riau, ditambah karnaval di pusat Kota Pekanbaru. I
