Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara kedua belah pihak, di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, baru – baru ini.
Dalam gelaran Aksi Bersama Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Desa dan PDT melakukan kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti KemenP2MI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan berbagai lembaga lainnya.
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan, kerja sama ini sangat penting untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Kementerian Desa dan PDT ini tidak bisa berdiri sendiri, untuk itu perlu berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga, agar Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo dapat terwujud,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan, kerja sama ini sangat strategis bagi KemenP2MI karena tidak dipungkiri bahwa desa merupakan kantong – kantong pengiriman pekerja migran.
“Sebagaimana kita tahu, desa ini banyak menjadi kantong – kantong pengiriman pekerja migran. Semua pekerja migran yang berangkat dari desa sebaiknya dilengkapi dengan pembinaan khusus dan pengetahuan yang cukup bagaimana mereka bisa melakukan migrasi dengan aman. Pengawasan sendiri juga penting dilakukan oleh Kepala Desa,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Nota Kesepahaman ini sangat penting karena sebagai Kementerian Desa dan PDT yang mengampu desa – desa, diharapkan dapat membantu KemenP2MI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa – desa yang menjadi kantong PMI. I
