Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya transformasi digital guna mewujudkan pelayanan publik yang makin baik dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Anas dalam Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan LXVI Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta.
“Sebagai calon pemimpin dan pemimpin, Bapak/Ibu di ruangan ini harus memahami bahwa keberhasilan transformasi digital dan keterpaduan layanan terletak pada manajemen perubahan dan budaya organisasi yang kuat. Maka, komitmen pimpinan jadi salah satu kuncinya,” katanya dalam keterangannya di Jakarta.
Anas menyebutkan, saat ini terdapat dua aspek yang menjadi fokus transformasi dalam menatap Indonesia Emas 2045, yakni transformasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan transformasi digital serta keterpaduan layanan digital.
Menurut dia, Indonesia saat ini berada di titik persimpangan dan periode krusial transformasi digital pemerintah yang akan menentukan kehidupan digital bangsa beberapa dekade ke depan.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyebut gebrakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kesuksesan perjalanan transformasi digital.
Pertama, diluncurkannya Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital oleh Presiden Joko Widodo.
INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Menpan RB lantas mencontohkan kisah sukses digitalisasi terhadap pembangunan juga sudah terjadi di negara-negara lain. India mencapai target pembangunan yang diproyeksikan dalam 47 tahun hanya dalam tujuh tahun, ada akselerasi 40 tahun.
Berikutnya Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat GDP dalam 20 tahun dengan digitalisasi.
Tiongkok menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun dengan inklusi finansial digital.
Selain itu, pemerintah juga telah berhasil melakukan penyederhanaan proses bisnis layanan perizinan penyelenggaraan event.
Kemudahan perizinan ini, katanya, bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Digitalisasi menjadi solusi untuk memberikan kemudahan, memberikan kepastian, dan memotong birokrasi.
“Penyelenggaraan event menjadi salah satu dari banyak aplikasi yang akan diintegrasikan dalam portal pelayanan publik terpadu nasional. Pemerintah akan mewujudkan portal pelayanan publik terpadu berdasarkan kebutuhan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga tua, bahkan meninggal,” jelas Anas.
Dia juga mengajak para calon pemimpin dan pemimpin yang saat ini menjadi peserta PPRA Angkatan LXVI Tahun 2024 Lemhannas dapat menjadi pemimpin berwawasan digital.
Pemimpin inilah yang akan menjadi role model dan membawa gebrakan transformasi digital di instansinya masing-masing.
“Harapan kami ke depan peserta PPRA Angkatan LXVI Tahun 2024 Lemhannas bisa ambil andil agar dampak digitalisasi bisa segera dirasakan masyarakat dan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di instansi masing-masing bisa terus membawa perubahan pada birokrasi yang makin lincah dan tidak berbelit-belit,” jelasnya. I
