Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra Utara (Sumut) yang dilakukan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.
Hal tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan 118 hunian tetap di Tapanuli Tengah bersama pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma (Aguan) di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, belum lama ini.
“Doakan kami hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Mohon doanya juga kita akan mulai pembangunan hunian tetap buat saudara – saudara kita di Aceh dan juga di Sumatra Barat,” ungkapnya.
Menteri Maruarar memohon doanya, sesuai arahan Presiden, semua negara hadir, semua kompak, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, PU, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan semua lembaga terkait.
Selanjutnya, Menteri Ara bersama Ketua DPRD Kota Sibolga Ansar Afandi Paranginangi, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, dan pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma juga melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap untuk korban bencana banjir di Kota Sibolga, Sumut.
“Terima kasih, saya dengar kemarin rapat paripurna berlangsung cepat antara Wali Kota dan DPRD sepakat menghibahkan tanah untuk pembangunan hunian tetap bagi rakyat korban bencana. Di sini kita mulai hari ini pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara, sebanyak 200 rumah. Jadi ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat,” tutur Menteri Ara.
Dia juga menghadiri groundbreaking dimulainya pembangunan 103 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan peletakan batu pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara.
Menteri Maruarar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan hunian tetap bagi rakyat terdampak bencana secara cepat.
Dia menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap ini merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.
“Terima kasih hadir dari BPKP untuk memastikan tata kelolanya semua berjalan baik. Terima kasih juga untuk PLN tolong dibantu listrik warganya, tanggal 21 Maret mudah – mudahan sudah lancar semua listriknya biar bisa dihuni,” ungkapnya.
Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dia juga mengucapkan terima kasih atas semua kerja sama yang baik. “Semua instansi mau di pusat di daerah. Ini aset pemda kita kasih buat rakyat. Tolong, ya tanggal 21 itu sertifikat sudah bisa dikasih.”
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Pol. Aziz Andriansyah bersama Bupati Tapanuli Selatan, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, PTPN IV, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan warga penerima manfaat.
Direktur Jenderal TKPR menjelaskan, pembangunan hunian tetap ini merupakan amanah langsung dari Presiden sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.
“Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden agar masyarakat yang terdampak bencana segera memiliki hunian yang layak, aman dan berkelanjutan. Peletakan batu pertama hari ini menandai dimulainya pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri PKP menyatakan, sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini meski masih dalam fase tanggap darurat.
Pembangunan tersebut seluruhnya menggunakan dana CSR tanpa APBN, terdiri dari 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP, dengan tahap awal dimulai di Sumatera Utara dan target groundbreaking pada minggu ini.
Terkait relokasi, Menteri PKP menekankan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum, keamanan dari risiko bencana dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Hunian tetap, menurutnya, bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan ekosistem kehidupan warga tetap berjalan dengan baik. I
