Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan seluruh penanganan infrastruktur terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dukungan infrastruktur tersebut terdiri dari 563 kegiatan/lokasi meliputi pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.
“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” katanya.
Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana NTT dan NTB Widiarto menjelaskan pada prinsipnya pelaksanaan penanganan infrastruktur terdampak bencana di NTT dan NTB yang terdiri dari 563 kegiatan/lokasi telah selesai.
Di Provinsi NTB seluruh kegiatan di 38 lokasi sudah selesai pada Maret 2022. “Rinciannya adalah kegiatan Sumber Daya Air 27 lokasi, Cipta Karya 9 lokasi, dan relokasi permukiman dua lokasi.”
Selanjutnya, untuk Provinsi NTT penangangan infrastruktur terdampak Badai Siklon Tropis Seroja terdiri dari 525 kegiatan/lokasi sudah selesai pada awal Oktober 2022, meliputi Sumber Daya Air 63 lokasi, Bina Marga 105 lokasi, Cipta Karya 348 lokasi dan relokasi permukiman 18 lokasi.
Penanganan Bidang Sumber Daya Air di antaranya rehabilitasi Bendung Haekesak dan Sub DI Beabo Kabupaten Belu, Bendung Mena, Bendung Kambaniru dan Jaringan Irigasi Kabupaten Sumba Timur, dan Bendung Waisika Kabupaten Alor.
Untuk kegiatan Bina Marga antara lain penanganan Jembatan Termanu dan Jembatan Sungai Siumate Besar di Kabupaten Kupang.
Widiarto menuturkan, sisanya terdapat kegiatan relokasi permukiman yang tersebar di 20 lokasi/desa, yakni 18 desa di 6 kabupaten Provinsi NTT dan dua desa di dua kabupaten Provinsi NTB.
Seluruh lokasi relokasi permukiman dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan air bersih.
“Khusus untuk 10 lokasi provinsi NTT dalam prosesnya diperlukan penyempurnaan melalui program regular di balai/direktorat terkait,” jelasnya.
Menurut Widiarto, penyempurnaannya dalam bentuk penambahan atau peningkatan kapasitas layanan air bersih, karena tantangan di wilayah NTT adalah ketersediaan air.
Program kegiatan pembangunan relokasi permukiman ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR sebagai respons cepat terjadinya bencana Badai Seroja dan banjir bandang di NTT dan NTB pada 4 April 2021. I
