KEMENTERIAN PUPR LATIH 34.652 TENAGA KERJA KONSTRUKSI HINGGA AGUSTUS 2022

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK). (dok. pu.go.id)
Bagikan Artikel

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi yang terampil dan profesional.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, anggaran sebesar Rp649,3 miliar dialokasikan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk penambahan pagu pada Program Dukungan Manajemen senilai Rp49,3 miliar.

Rinciannya anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp38,763 miliar dan penambahan belanja pegawai sebesar Rp10,6 miliar.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan menjelaskan, dalam capaian anggaran pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menempati posisi kedua.

“Untuk progres keuangan dan fisik, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ada di peringkat kedua dengan capaian progres keuangan sebesar 53,39% dan progres fisik sebesar 56,91%,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama Eselon I Kementerian PUPR, Rabu (31/8/2022).

Pada bidang pelatihan dan sertifikasi TKK, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menargetkan pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2022 terhadap 56.090 orang dengan rincian 17.800 orang TKK Reguler, 9.300 orang TKK IKN, dan 28.990 orang TKK Vokasi.

Capaian pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2022 telah mencapai realisasi sebesar 61,6% atau sebanyak  34.652 orang, yang terdiri dari 2.896 orang TKK Reguler, 1.535 orang TKK IKN yang dilaksanakan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar, serta 30.221 orang TKK Vokasi.

Pada penerbitan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang masih menjadi tantangan, yaitu masih banyaknya LSP yang menunggu proses lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Dari 21 LSP yang telah memperoleh lisensi, baru 13 LSP yang beroperasi, sehingga diperlukan upaya untuk mempercepat lisensi dan operasionalisasi LSP.

Pada kesempatan ini pula, Yudha menyampaikan tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2023.

“Dalam rangka memenuhi target pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkualitas dan andal, maka dibutuhkan pula upaya untuk meningkatkan kompensi TKK melalui pembaharuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan modul pelatihan, pemenuhan skema sertifikasi, dan digitalisasi modul.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga menargetkan pelatihan dan sertifikasi kepada 30.605 orang TKK, serta dukungan penyiapan SDM konstruksi untuk pembangunan IKN  kepada 8.500 orang TKK.

Target pembinaan TKK pada TA 2023 tersebut terbagi ke dalam tujuh wilayah dengan rincian Wilayah I di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau dan Riau sebanyak 5.030 orang, lalu Wilayah II di Sumatra Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung sebanyak 5.271 orang.

Wilayah III di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat sebanyak 6.170 orang, kemudian Wilayah IV di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT sebanyak 7.201 orang.

Wilayah V di Kalimantan sebanyak 6.180 orang, Wilayah VI di Sulawesi sebanyak 5.436 orang, dan terakhir Wilayah VII di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sebanyak 3.817 orang.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus menutup RDP dengan mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR. I

 

 

Kirim Komentar

Bagikan Artikel