Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat proses kesiapan infrastruktur jelang pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Infrastruktur yang disiapkan untuk upacara tersebut sebagian besar berada di Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP), antara lain Kantor Pemerintahan, Penataan Kawasan, Perumahan, Konektivitas KIPP dan Regional, Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan, serta Air Minum dan Sanitasi.
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020 – 2024 terbagi menjadi tiga batch.
Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam Batch 1.
Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%.
Sementara itu, Batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71% dan untuk Batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.
“Saat ini, progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020 – 2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam Ernawi.
Sebagai Smart Forest City, terdapat sembilan Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektare yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.
Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.
Kesembilan WP tersebut dibangun dalam lima tahap. Saat ini, sedang fokus pada tahap pertama tahun 2022 hingga tahun 2024, yaitu pemindahan tahap awal.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada tahun 2024.
“Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,” ungkap Imam Ernawi.
Selain itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama, seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024.
Terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.
“Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu. Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan,” katanya.
Adapun pengembangan IKN Tahap 2, membangun IKN sebagai area inti yang tangguh akan dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029.
Dilanjutkan Tahap 3, melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif pada tahun 2030 – 2034.
Kemudian Tahap 4, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan akan dilakukan pada tahun 2035 – 2039.
Terakhir, Tahap 5 mengokohkan reputasi sebagai Kota Dunia untuk Semua akan dilanjutkan pada tahun 2040 – 2045.
“Sebetulnya, pembangunan infrastruktur yang kita lakukan untuk Upacara Peringatan 17 Agustus ini adalah salah satu milestone, karena masih ada paket-paket pekerjaan lain yang kontraknya sampai akhir tahun 2024 dan seterusnya. Mudah-mudahan, dengan semakin matangnya persiapan ini, proses pembangunan IKN bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik,” jelas Imam Ernawi. I
