Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di perguruan tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk para tenaga pendidik di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan M. Hidayat mengatakan, Rusun tenaga pendidik UGM dibangun untuk mendukung kinerja tenaga pendidik Universitas Gadjah Mada.
“Hunian ini setinggi enam lantai tipe 36 dengan 88 unit dengan kapasitas hunian sebanyak 256 orang,” katanya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR di D.I. Yogyakarta, baru-baru ini.
Menurut M. Hidayat, Rusun yang dibangun di lahan seluas 4.320 m2 dan luas bangunan 7.162 m2 tersebut berhasil mendapatkan penilaian kinerja tahap perencanaan teknis bangunan hijau tingkat madya untuk kriteria berupa dan pengelolaan tapak.
Selain itu, efesiensi penggunaan, material ramah lingkungan, efesiensi penggunaan energi, kualitas udara dalam gedung, material ramah lingkungan, dan pengelolaan air limbah.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Syamsiar Nurhayadi menjelaskan, hunian vertikal berlokasi di Gang Kinanti Barek, Kocora, Sinduadi Mlati, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta tersebut dikerjakan sejak 7 Desember 2023 – 2 Oktober 2023 (MYC).
“Adapun untuk kontraktor pelaksana PT Abadi Prima Inti Karya
dengan anggaran senilai Rp66 miliar, sedangkan Manajemen Konstruksi PT Elsadai Servo Cons – PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO,” ujar Syamsiar.
Dia menambahkan, Rusun tenaga pendidik UGM menerapkan Building Information Management (BIM) dan konsep bangunan hijau dan struktur sistem yang baik, sehingga bisa menjadi salah satu percontohan pembangunan Rusun yang baik.
“Selain itu, Rusun ini dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung lainnya berupa minimarket, ruang pengelola, ruang bersama, musholla, dan lanskap,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR selaku Ketua Tim Kunker Sudewo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Perumahan yang telah membangun hunian bagi tenaga pendidik.
“Untuk itu saya bersama Komisi V DPR mendorong kepada Kementerian PUPR untuk bisa dilakukan dan menganggarkan program pembangunan Rusun tenaga pendidik diperguruan tinggi lainnya,” tutur Sudewo. I
