Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap tingkatkan pembangunan infrastruktur terutama pada bidang konektivitas dan permukiman di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pada bidang konektivitas Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah merencanakan pembangunan jalan dari Bandara Syamsuddin Noor menuju Jalan Nasional di Kota Banjarmasain.
Penanganan konstruksi akan dilakukan sepanjang 2,78km yang terdiri dari empat lajur. Hadirnya jalan akses bandara ini akan meningkatkan aksesbilitas daerah-daerah di kawasan bandara terhadap pusat-pusat pelayanan kegiatan kawasan, sehingga dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Karena status jalan belum ada, apakah jalan provinsi, kabupaten/kota, atau nasional. Komisi V DPR berharap pembangunan bisa ditangani oleh Kementerian PUPR menjadi Jalan Nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Syaifullah Tamliha pada Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Kalsel, Kamis (16/6/2022).
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Satrio Sugeng Prayitno berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar pembebasan lahan dapat berjalan dengan baik.
“Kendalanya terdapat proses pembebasan lahan yang kurang smooth, artinya ada penolakan atau ketidaksepakatan dari sekian persil yang masuk konsinyasi, ini tidak bisa langsung kami gusur. Harapannya dari pihak pemda dapat mengajak masyarakat agar lebih korperatif, jadi proses ini dapat diluruskan,” jelasnya.
Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah merampungkan penataan Kawasan Religi Sekumpul tahap pertama yang berlokasi di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
Kegiatan penataan telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 dan selesai pada Tahun 2022 yang meliputi pekerjaan Gerbang Kawasan 1 dan 2, Pedestrian dan Drainase, Street Furniture, Jembatan Pedestrian, Shopping Arcade, Gardu Multifungsi, dan Ruang Terbuka Hijau.
Menindaklanjuti penataan kawasan yang berpotensi menjadi wisata religi bertaraf dunia ini, Kementerian PUPR telah mengusulkan untuk melanjutkan penataan tahap kedua pada tahun 2023.
“Kalau usulan tahap kedua sudah kami usulkan kepada Menteri PUPR, untuk penataan tahap satu ini sudah selesai, selanjutnya tahap kedua bisakah dilakukan tahun 2023. Kalau terkait desain penataan kawasan, semuanya kita konsultasikan ke Pemkab Banjar. Kita tentu berdiskusi dengan pihak terkait dan tetap menjalankan kaidah serta SOP yang telah ditentukan,” jelas Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Wahyu Kusumosusanto. I
