Indonesia terus berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai sektor, salah satunya mengatasi krisis air dan perubahan iklim.
Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan bencana air akibat badai siklon tropis dan hujan konvektif yang sebelumnya jarang terjadi.
Presiden Joko Widodo mengatakan, air masih menjadi barang mewah bagi sebagian orang, krisis air juga masih menjadi tantangan global.
“Pencapaian SDGs perlu dipercepat untuk mengatasi krisis air, perubahan iklim dan memastikan pembangunan hijau,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan secara virtual pada Asia-Pacific Water Summit 2022 di Jepang, Sabtu (23/4/2022).
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa diperlukan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini.
“Bulan lalu Indonesia berhasil mendorong disahkannya resolusi pengelolaan danau berkelanjutan di Majelis Lingkungan Hidup PBB. Resolusi tersebut mengintegrasikan pengelolaan kebijakan danau ke dalam rencana pembangunan nasional, regional maupun global,” ungkap Presiden.
Presiden mengapresiasi Deklarasi Kumamoto yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Kishida untuk percepatan langkah aksi bersama di sektor air.
“Saya berharap deklarasi ini memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau, resilient dan berkelanjutan. Kami juga menyambut Saudara sekalian dalam KTT G20 pada Oktober 2022 dan World Water Forum 2024 di Bali,” tuturnya.
Menjawab tantangan permasalahan air dan perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah inovasi pada mitigasi bencana alam dan sistem peringatan banjir dini (flood early warning system).
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk memastikan respons yang memadai terhadap peringatan dini bencana alam, Kementerian PUPR telah menyiapkan gugus tugas untuk meningkatkan bendungan menambah kapasitas intake.
Selain itu, lanjutnya, Kementerian PUPR menyediakan pintu tambahan untuk memungkinkan pelepasan air bendungan lebih, sehingga terdapat ruang untuk menyimpan air hujan yang dating.
Menteri Basuki menuturkan, untuk mencapai ketahanan air, pangan dan energi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR membangun 61 bendungan, sebanyak 29 di antaranya sudah selesai dibangun.
Penyelesaian 61 bendungan ini akan menambah air untuk sistem irigrasi premium dari 11% menjadi 20%.
“Kementerian PUPR juga melakukan revitalisasi 500 waduk dan danau, merehabilitasi dua juta hektare sistem irigasi dan membangun 500 hektare sistem irigasi baru,” ujarnya.
Menteri Basuki mengungkapkan, untuk menghadapi perubahan iklim Indonesia juga memperkuat tanggung jawab untuk membuat kota yang lebih layak huni.
Kementerian PUPR telah membangun fasilitas perlindungan banjir, ruang terbuka hijau dan biru dan menerapkan kualitas yang lebih baik untuk penyediaan air dan sanitasi.
“Kami menargetkan akses air minum aman 100% dan akses sanitasi layak 90%. Dengan mencapai target tersebut kami akan menurunkan kasus stunting (gagal tumbuh kembang pada batita) dan kemiskinan secara nasional,” ungkapnya. I
