Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan penataan kawasan kumuh Apolo dan Pesisir Selatan Kota Tual yang berada di sekitar Pantai Kiom Provinsi Maluku.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NSUP) kawasan pesisir pantai itu akan menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus menjadi destinasi wisata baru kebanggaan masyarakat Kota Tual dengan konsep waterfront city untuk wisata air.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penataan kawasan tepi sungai tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya.
Hal ini dimungkinkan, lanjutnya, karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat.
“Untuk pemanfaatan selanjutnya tinggal peran pemkot untuk pemberdayaan masyarakatnya, sehingga dapat mengembangkan potensi kawasan tersebut,” jelas Menteri Basuki.
Penataan Pantai Kiom mulai dikerjakan secara bertahap pada tahun 2021-2022 dengan anggaran APBN sebesar Rp15,4 miliar.
Saat ini tengah dilakukan pekerjaan jogging track dan fasilitas pendukung lainnya dengan progres konstruksi 20%.
Selanjutnya juga dilakukan penataan kawasan kumuh Apolo yang berada di kawasan Pantai Kiom mencakup lahan seluas 8,08 hektare dengan anggaran APBN sebesar Rp31,1 miliar.
Untuk pekerjaannya sendiri dilakukan kegiatan berupa rumah swadaya sebanyak 300 unit, pembangunan drainase lingkungan sepanjang 1.240 meter, dan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1.065 meter.
Kementerian PUPR juga dikerjakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani 300 Sambungan Rumah (SR) dan intalasi Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sebanyak 30 unit untuk melayani 300 SR.
Kawasan Apolo terdiri dari 442 KK atau 1.912 jiwa dengan jumlah bangunan 373 unit.
Secara keseluruhan program penataan kawasan kumuh Apolo sudah dikerjakan sejak 2021 dengan progres fisik 85,3%.
Selain kawasan Pantai Kiom, Kementerian PUPR pada TA 2022 tengah menyiapkan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Masrum, Kota Tual dengan cakupan seluas 15 hektare.
Biaya penataan yang disiapkan sebesar Rp22,6 miliar yang digunakan untuk pembangunan rumah swadaya sebanyak 187 unit, drainase lingkungan sepanjang 1.645 meter, jalan lingkungan sepanjang 1.677 meter, jaringan SPAM untuk melayani 300 SR, dan pembangunan lima unit SPALD-T untuk 300 SR.
Sementara itu, Wali Kota Tual Adam Rahayaan menyatakan, capaian penanganan kawasan kumuh Kota Tual sesuai SK Kumuh Walikota Tual Tahun 2020 sebesar 105,97 hektare dan tercatat hingga 2022 seluas 39,338 hektare.
“Kami berharap terus ada pendampingan Pemerintah Pusat secara bertahap dan berkelanjutan dalam penanganan kawasan Kumuh di Kota Tual,” tuturnya.
Selama periode 2015-2019, Kementerian PUPR telah menangani kawasan kumuh perkotaan seluas 32.222 hektare.
Pada tahun 2020, penanganan kawasan kumuh kembali diselesaikan seluas 1.686 hektare, tahun 2021 seluas 4.283 hektare, dan pada 2022 ditargetkan selesai 1.147 hektare, sehingga secara nasional sejak 2015-2022 akan diselesaikan penataan kawasan kumuh seluas 39.338 hektare. I
