KEMENTERIAN PUPR TAWARKAN KERJA SAMA KE BRUNEI DARUSSALAM UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR IKN

Pertemuan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Brunei Darussalam untuk membahas pengembangan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. (dok. pu.go.id)
Bagikan Artikel

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Brunei Darussalam untuk membahas pengembangan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertemu dengan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam di Kampus PUPR, Kamis (24/11/2022).

Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Brunei Darussalam di bidang infrastruktur.

Menurut Sekjen Zainal Fatah, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR sangat terbuka kepada Brunai Darussalam untuk menjajaki kerja sama berbagai sektor infrastruktur.

“Kerja sama itu melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), baik untuk proyek KPBU solicited  (diprakarsai pemerintah) maupun unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah),” ungkapnya.

Salah satunya kerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur dengan mengedepankan inovasi teknologi baru, terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Sekarang kami sedang membangun IKN di Kalimantan Timur. Kami sangat terbuka untuk menerima investor dari Brunei Darussalam untuk mendukung pembangunannya. Sekarang kami sedang siapkan basic infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Semester I tahun 2023,” kata Zainal Fatah.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).

Pada kesempatan tersebut, Sekjen Zainal Fatah juga menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi investasi besar melalui skema KPBU, seperti 14 proyek dalam persiapan senilai Rp130 triliun (pembangunan hunian vertikal Spuur Karawang) dan 16 proyek memasuki tahap transaksi senilai Rp201,68 triliun,

Ke-16 proyek itu di antaranya penyediaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SPAM Regional Ir. H Djuanda.

Zainal Fatah berharap pertemuan dan forum hari ini dapat memperkuat kerjasama bilateral yang sudah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Brunei Darussalam, sehingga dapat merealisasikan harapan-harapan kedua negara terhadap pengembangan infrastruktur di Indonesia.

,“Kedepan bisa kita komunikasikan lebih intensif dengan Duta Besar tentang apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Kami akan mendorong dan kami berusaha menyediakan ekosistem yang lebih baik untuk investasi,” jelasnya. I

 

Kirim Komentar

Bagikan Artikel