Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, air minum dan sanitasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Program Pamsimas telah berlangsung selama 14 tahun mulai tahun 2008,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pamsimas III Tahun 2021 pada Kamis (25/11/2021).
Hingga saat ini, program Pamsimas telah berhasil memberikan kontribusi capaian akses air minum kepada 23,57 juta jiwa dan sanitasi kepada 16,44 juta jiwa yang tersebar di 33 provinsi, 408 kabupaten/kota, dan lebih dari 35.000 desa.
Menteri Basuki menjelaskan capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada awal program Pamsimas. Dengan capaian yang besar ini, lanjutnya, maka terdapat juga tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungannya.
“Mohon dicek secara berkala apakah Pamsimas yang sudah dibangun sudah berfungsi dengan baik atau belum dan segera laporkan apabila ada kendala atau tidak berfungsi,” jelasnya.
Menteri Basuki menekankan pembangunan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di perdesaan harus berfokus pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) demi memastikan keberlanjutannya.
Peran dan fungsi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) serta para kepala daerah sangat penting dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) terbangun dan menjaga keberlanjutannya melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan, khususnya dalam hal mengelola pembukuan, keuangan, operasional, dan pemeliharaan SPAMS.
Program Pamsimas juga meningkatkan kepedulian pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk sektor air minum dan sanitasi serta meningkatkan jumlah kabupaten yang mereplikasi program Pamsimas dengan dana APBD.
Menteri Basuki menilai hal ini tentunya membanggakan, tapi masih banyak desa yang belum mendapatkan program Pamsimas, maka Kementerian PUPR mengharapkan kepada pemerintah desa dan kabupaten untuk dapat mereplikasi program Pamsimas.
“Saya minta program Pamsimas diutamakan di daerah-daerah yang tidak ada air lalu kita carikan air, bukan kita bikin proyek di daerah yang sudah banyak air. Kepada pengelola dan kepala daerah tolong bisa memperbanyak program Pamsimas di daerah yang langka air,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) A. Halim Iskandar melalui Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito mengungkapkan program Pamsimas menjadi platform nasional dalam pembangunan air minum dan sanitasi di perdesaan.
“Program Pamsimas merupakan program inklusif yang melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dan program ini akan dikelola oleh masyarakat melalui KPSPAMS,” katanya. I
