Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun dan menyepakati rencana pembangunan infrastruktur prioritas pada tahun 2024 melalui kolaborasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, dasar penyusunan program infrastruktur PUPR tahun 2024 yang pertama, yaitu arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS, selambat-lambatnya pada semester 1 tahun 2024.
Kementerian melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR Tahun 2022 dengan mengusung tema Mendorong Infrastruktur PUPR untuk Kemakmuran Rakyat, Senin (31/10/2022).
Untuk itu, Menteri Basuki menegaskan, perlu dipastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur PUPR yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan.
“Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak,” katanya.
Kemudian, dasar yang kedua yaitu Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) bagi infrastruktur yang terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat.
Dan terakhir, lanjutnya, intervensi infrastruktur PUPR dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di tahun 2024.
“Dalam implementasinya, Kementerian PUPR akan meningkatkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat berdasarkan master plan yang disusun bersama dengan stakeholder lainnya,” jelasny.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting melalui strategi kantong kemiskinan.
Beberapa peran Kementerian PUPR yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat diantaranya melalui penyediaan 55.700 unit rumah layak huni, penyediaan sanitasi dasar dan sumber air minum di 17 lokasi kantong kemiskinan, serta pembangunan sembilan lokasi pilot project kolaboratif bersama pemerintah daerah dan swasta.
“Apresiasi dan terima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tentunya juga membantu dalam penyelesaian stunting. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyiapkan infrastruktur kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak langsung pada kemakmuran rakyat,” tutur Menko Muhadjir.
Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini selaku narasumber juga menyampaikan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat akan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
“Program-program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable.” Tuturnya.
Turut hadir Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, dan Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti.
Hadir pula Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. I
