Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa fokus Kementerian Transmigrasi (Kementrans) ke depan adalah akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dia menambahkan, terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.
“Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana prasarananya, kemudian pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi,” ujarnya usai Rapat Kerja antara Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta.
Jadi, lanjut Iftitah, orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu, tetapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan.
Dia memastikan, fokus program transmigrasi ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeratakan perekonomian nasional, bukan hanya terkait dengan perpindahan penduduk semata.
Kementrans akan memprioritaskan transmigrasi lokal, yaitu memanfaatkan perpindahan penduduk yang berada di dalam provinsi tersebut, bukan dari provinsi lain ke provinsi tertentu.
“Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan kesepakatan otonomi daerah. Jadi, sistemnya bottom up, kalau misalkan ada permintaan itulah yang nanti akan kita lakukan,” kata Iftitah.
Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kajian terhadap program transmigrasi ini pada tahun 2025.
“Untuk akhir 2024, contohnya misalkan ada penempatan 121 kepala keluarga. Dari 121 kepala keluarga itu, sebanyak 53 kepala keluarga atau sekitar 50% berasal dari penduduk setempat. Jadi, bukan dari provinsi atau pulau lainnya. Contohnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sumatra Barat,” jelasnya.
Kementrans berkomitmen dan berfokus terhadap penyelesaian masalah transmigrasi, terutama terkait dengan inventarisasi atau pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.
“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 juta hektare itu HPL. Itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah, sisanya berapa itu yang sedang kita kejar,” tutur Iftitah. I
