Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggandeng tiga lembaga pembiayaan alternatif untuk memperluas akses permodalan bagi wirausaha.
Wakil Menteri (Wamen) UMKM Helvi Moraza mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap skema pembiayaan yang inovatif, inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM.
”Kami membuka pintu bagi skema pembiayaan inovatif yang inklusif dan adaptif,” kata Helvi dikutip dari keterangan pers di Jakarta.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara Kementerian UMKM dengan ketiga lembaga pembiayaan alternatif berbasis Securities Crowd Funding (SCF), yakni Bizhare, ALAMI Fintek Sharia dan LBS Urun Dana di Jakarta.
Ketiga platform SCF tersebut memungkinkan UMKM untuk memperoleh modal dengan cara mengajak masyarakat atau investor kecil berpartisipasi dalam proyek atau bisnis mereka.
Melalui platform online, UMKM dapat menawarkan berbagai instrumen investasi, seperti saham, sukuk atau instrumen lainnya.
Wamen Helvi menjelaskan, langkah itu menjadi solusi dalam menjawab tantangan klasik. Sebab selama ini lebih dari 60% pengusaha UMKM masih mengandalkan modal sendiri atau pembiayaan informal, sedangkan porsi kredit UMKM di perbankan baru sekitar 20% hingga 22%.
”Banyak wirausaha, terutama yang unbankable terhenti usahanya sebelum berkembang, bukan karena kurang ide, tapi karena kurang akses modal,” ungkapnya.
Untuk itu, dia menambahkan, inovasi tersebut bukan sekadar menyediakan modal semata tetapi mengembangkan visi dan misi lainnya, terutama dalam membangun kepercayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta menumbuhkembangkan ekosistem kewirausahaan yang sehat, inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Bisnis LBS Urun Dana Murdani Aji menambahkan, kerja sama itu dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi UMKM.
”Pendanaan enggak melulu di sektor perbankan, tetapi juga pendanaan melalui investor – investor yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Direktur ALAMI Fintek Syaria Adi Jayadianto menuturkan, kerja sama dengan Kementerian UMKM bisa menghubungkan pihaknya dengan UMKM di berbagai daerah di Indonesia. I
