Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan usaha bagi pengusaha UMKM inklusif, khususnya penyandang disabilitas dan perempuan, yang terdampak bencana di wilayah Sumatra Utara (Sumut).
Menteri Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat UMKM inklusif melalui pendampingan ekosistem usaha yang berkeadilan.
“Bentuknya antara lain pemberian legalitas usaha, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, pemasaran hingga kemitraan dalam rantai pasok,” katanya saat memberikan motivasi dan penguatan kepada para pelaku usaha inklusif di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Provinsi Sumatra Utara di Kota Medan.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah pengusaha disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 4,76% dari total pelaku UMKM atau setara dengan sekitar 1,3 juta pengusaha.
Sementara itu, sebesar 64,5% usaha di Indonesia dimiliki oleh perempuan.
Menteri Maman menambahkan, pascabencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir 2025, kelompok pengusaha ultramikro yang tergolong miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas serta perempuan kepala keluarga, menjadi kelompok yang paling terdampak terhadap keberlangsungan usahanya.
Oleh karena itu, pemulihan usaha bagi kelompok tersebut memerlukan peningkatan kapasitas usaha yang terintegrasi dengan ekosistem kewirausahaan dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital.
“Perempuan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai pilar keluarga, tetapi juga sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional,” ungkap Menteri UMKM.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian UMKM bersama UMKMIndonesia.id menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi 300 pengusaha mikro inklusif yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.
Pelatihan ini dilaksanakan di PLUT KUMKM Kota Medan. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan melalui proses kurasi untuk mendapatkan pendampingan intensif, sekaligus peluang terhubung dengan mitra usaha yang lebih besar dalam ekosistem bisnis nasional.
Selain program pelatihan, Kementerian UMKM juga menyalurkan bantuan melalui program #KitaJagaUsaha kepada 100 pelaku UMKM yang tergolong miskin atau berada pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, serta penyandang disabilitas.
Setiap penerima memperoleh bantuan usaha sebesar Rp1 juta dan paket sembako. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Barat yang turut terdampak bencana. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan diberikan pendampingan tambahan bagi UMKM yang dinilai masih membutuhkan dukungan,” tutur Menteri Maman.
Dia menambahkan, Kementerian UMKM terus menghadirkan berbagai program untuk mempercepat perlindungan dan pemulihan UMKM terdampak bencana.
Salah satunya melalui operasional Klinik UMKM Bangkit, yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, memperbaiki proses produksi dan memperluas pemasaran agar aktivitas ekonomi mereka dapat kembali pulih.
Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 yang memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.
“Kami berharap para pengusaha mikro dapat diringankan bebannya, bangkit kembali, dan mengembangkan usahanya, seperti sebelum bencana terjadi,” tegasnya. I
