Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi menyerahkan bilyet deposito Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) yang berlangsung di Aula KH. Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, baru – baru ini.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam alih tanggung jawab terkait tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Dengan adanya serah terima ini, kewenangan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kemnaker, kini beralih kepada KemenP2MI.
Perubahan ini terjadi seiring dengan peningkatan status lembaga dari Badan menjadi Kementerian dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan serta pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Direktur Kelembagaan Penempatan Kementerian P2MI Yusuf Setiawan menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas dedikasi dan tanggung jawab yang telah diemban dalam mengawal tata kelola penempatan PMI sebelumnya.
Dia menegaskan, Kementerian P2MI berkomitmen untuk meneruskan dan mengembangkan tata kelola penempatan PMI secara optimal.
“Kementerian P2MI mengapresiasi Kemnaker atas perannya dalam mengawal tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan momentum ini, kami berkomitmen untuk meneruskan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia dengan lebih optimal,” tegas Yusuf.
Sementara itu, Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rendra Setiawan memberikan, dukungannya terhadap Kementerian P2MI dalam menjalankan tugasnya.
Dia berharap, agar alih tanggung jawab ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas tata kelola penempatan PMI dan memperkuat pelindungan bagi PMI di seluruh negara penempatan.
“Semoga alih tanggung jawab ini memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia dan memperkuat pelindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia di seluruh negara penempatan,” jelas Rendra.
Dengan adanya sinergi antara Kemnaker dan Kementerian P2MI, dia berharap tata kelola penempatan PMI dapat semakin baik, transparan, serta memberikan pelindungan yang menyeluruh. I
