KEPALA DAERAH TIDAK BISA ATASI INFLASI BISA DICOPOT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi akan dicopot dan diganti Penjabat (Pj).

Menurutnya, hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan Pj,” katanya di Kantor Kemendagri.

Mendagri mengakui bahwa sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tidak mampu menangani inflasi dan tindakan tersebut akan terus dilakukan. “Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu.”

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Oktober 2023 yang tercatat sebesar 2,56% (year on year).

Terhitung ada peningkatan INDEKS HARGA KONSumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.

Data BPS juga meyebutkan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43%.

Lalu, komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjung Pandan adalah tarif angkutan udara dengan andil 1,15%, ikan segar 0,98%, beras 0,91%, rokok kretek filter 0,31%, dan daging ayam ras 0,23%.

Selanjutnya, kota dengan inflasi tertinggi lainnya adalah Sumenep dengan inflasi 5,29%, Merauke 4,89%, Luwuk 4,25%, Kotabaru 4,12%, dan Maumere 4,07%, sedangkan kota dengan inflasi terendah adalah Jayapura sebesar 1,43%. I

Kirim Komentar