Layanan kapal tol laut harus terus optimalkan dengan mempercepat waktu sandar dan pelayanan digital.
“Kapal tol laut hadir untuk memastikan distribusi logistik dapat menjangkau daerah terpencil dan terluar, juga daerah lainnya secara berkelanjutan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat meninjau dua Pelabuhan di Nusa Tenggara Timur.
Menhub mengunjungi Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor dan Pelabuhan Laurentius Say di Maumere, Kabupaten Sikka untuk melihat kinerja kapal tol laut.
Pelabuhan Kalabahi, Alor saat ini melayani trayek tol laut, yaitu T-14 dengan trayek Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak.
Menurut dia, ada sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan layanan kapal tol laut, yaitu mempercepat waktu sandar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dan mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital kapal tol laut kerja sama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan perbankan BRI.
“Keberadaan kapal tol laut sudah menjadi kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dengan mempercepat waktu, pergerakan kapal akan lebih cepat, biaya lebih efisien, dan mencegah keterlambatan kedatangan kapal. Tadinya satu trayek bisa 14-20 hari, bisa dipangkas menjadi 10 hari,” tuturnya.
Menhub mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat waktu pergerakan kapal tol laut adalah dengan menambah sejumlah fasilitas kepelabuhanan, misalnya untuk kegiatan bongkar muat. “Jadi, pergerakan kapal dari satu daerah ke daerah lainnya bisa lebih cepat.”
Kemudian, terkait pemanfaatan layanan digital, lanjutnya, dengan adanya kerja sama antara Kemenhub dengan Bank BRI telah mengintegrasikan aplikasi Sitolaut dengan layanan perbankan digital dari BRI.
“Ini adalah upaya kita untuk menjangkau end user atau pedagang terkecil, yang berada di daerah yang dilayani oleh rute tol laut. Mereka bisa pesan barang langsung, semudah kita memesan makanan melalui aplikasi digital,” jelasnya.
Menhub menilai hal ini akan menghindari terjadinya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang akan membuat harga-harga barang dari tol laut ini tidak kompetitif.
Selain itu, Budi Karya juga meminta untuk membagi peran antara kapal-kapal swasta komersial dengan kapal tol laut bersubsidi.
“Kita juga harus memberikan dukungan agar kapal swasta bisa lebih kompetitif. Dengan adanya kapal bersubsidi, kita tidak menghilangkan yang komersial, tetap melayani distribusi logistik, sehingga kapal bersubsidi bisa melayani ke tempat lainnya yang lebih membutuhkan,” paparnya. I
