Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal revitalisasi tambak idle di Pantai Utara (Pantura) Jawa guna meningkatkan produktivitas perikanan budidaya secara berkelanjutan.
“Kami sudah bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna membahas rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle yang tersebar di sepanjang jalur Pantura,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta.
Dia menginginkan pembangunan kembali tambak – tambak tersebut berjalan sesuai aturan, untuk menghidupkan kembali yang tidak terpakai untuk kegiatan budi daya ikan nila.
“Dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan berbagai sektor. Mulai dari bicara kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga pengawasan pelaksanaannya,” kata Trenggono.
Mengawali program revitalisasi tambak idle, KKP sudah membangun modeling Budi Daya Nila Salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat sebagai percontohan.
Metode budi daya yang diterapkan di Karawang, dapat diduplikasi untuk mendukung program revitalisasi tambak idle.
BINS merupakan modeling sistem usaha budi daya ikan nila salin yang modern, profitable dan berkelanjutan.
Untuk mereplikasi model ini di berbagai tempat tanpa membebani keuangan negara, KKP berencana melibatkan pelaku usaha agar produksi lebih fokus dan optimal.
Di sisi lain, negara tetap akan mendapat pemasukan untuk melakukan pembangunan di wilayah lain.
“KKP membutuhkan fatwa hukum BPKP untuk dapat mengimplementasikan model bisnis pengelolaan BINS Karawang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi tambak mangkrak yang ada di wilayah Pantura Jawa, dengan pelaksanaan proyek akan dimulai pada tahun 2025.
Revitalisasi tahap awal menyasar 13.000 hektare tambak mangrak dari total luasan 78.000 hektare, dengan target selesai pada tahun 2029 yang berada di empat provinsi dan 28 kabupaten/kota. I
