Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), serta empat kabupaten, yaitu Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu dalam rangka percepatan pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) di wilayah provinsi ini.
Revitalisasi akan mengedepankan sistem budi daya yang ramah lingkungan.
Setiap kawasan akan dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan area vegetasi sebagai filter alami untuk menjaga ekosistem laut.
Hasil koordinasi menyepakati dukungan pemerintah daerah diantaranya program ini manjadi bagian Program Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah daerah (pemda) juga berkomitmen membantu sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan penggarap tambak, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah proses perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah daerah membantu menyiapkan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat penggarap sesuai keahlian dan kebutuhan pelaksanaan program.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Tb Haeru Rahayu, KKP terus bergerak mewujudkan revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat.
Setelah penandatanganan nota kesepakatan, dia menambahkan, KKP langsung melanjutkan dengan sinergi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan budi daya perikanan.
“Kemarin kami duduk bersama sekretaris daerah dan kepala dinas dari provinsi dan empat kabupaten untuk menyatukan langkah,” jelasnya dalam keterangan laman kkp.go.id.
Sementara itu, Direktur Ikan Air Laut Ikhsan Kamil menuturkan bahwa target revitalisasi ini, yaitu peningkatan produktivitas tambak dari 0,6 ton menjadi 144 ton per hektare per tahun.
Volume produksi bisa mencapai 1,18 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,65 triliun dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 119.000 orang di sektor hulu dan hilir.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program revitalisasi tambak Pantura bertujuan mengubah lahan tambak tidak produktif menjadi kawasan budi daya perikanan bernilai tinggi, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Penataan akan mencakup zona budi daya, zona pendukung dan zona penghijauan,” tegasnya.
Program ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk turut mempercepat pembangunan fasilitas pendukung baik di hulu maupun hilir untuk memperkuat ekosistem perikanan budi daya nasional. I
