Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi antara Pusat dan Daerah dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP mengajak berbagai pihak di antaranya Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional (Kanwil BPN) NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Dinas PUPR, PLN, Kejaksaan Tinggi, Satreskrim dan Masyarakat untuk bersama-sama dalam meningkatkan produksi, kualitas, serta kemandirian garam nasional menuju swasembada garam nasional.
“Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, kami sudah mintakan pendampingan kepada Kejaksaan untuk pendampingan program-program prioritas KKP, dukungan dinas kelautan dan perikanan provinsi juga sudah sangat baik, demikian juga dengan pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, kita harus bersinergi semua” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangannya di Jakarta.
Dia menambahkan, KKP juga sudah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama diantaranya dengan BPN NTT dan PLN untuk kelancaran program ini.
Kolaborasi pelaksanaan garam ini sangat penting mengingat garam bukan hanya komoditas strategis, tetapi bagian penting dari ketahanan pangan dan industri nasional.
KKP mendorong industrialisasi sektor pergaraman berbasis kawasan untuk efisiensi rantai pasok, peningkatan kesejahteraan petambak, serta nilai tambah produk garam.
Kawasan K-SIGN akan dikembangkan dalam tiga tahap hingga tahun 2027 dengan total luas lahan ±13.000 hektare yang terbagi dalam 10 zona produksi.
Setiap zona akan dilengkapi fasilitas produksi, pabrik pengolahan, dan infrastruktur pendukung, seperti dermaga distribusi dan jalan produksi. Pengembangan Tahap I akan dimulai di Zona 1 seluas 1.192 hektare.
Dalam jangka panjang, keberadaan K-SIGN di Rote Ndao diharapkan menjadi katalis pertumbuhan industri turunan, seperti garam konsumsi, aneka pangan dan industri kimia.
Peningkatan pendapatan daerah dan devisa negara juga menjadi dampak ekonomi signifikan dari proyek ini.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan, percepatan pembangunan kawasan ini turut didukung oleh mekanisasi panen, penyediaan washing plant, laboratorium kualitas hingga optimalisasi kualitas air laut.
KKP menargetkan kadar NaCl garam yang dihasilkan mencapai lebih dari 97% agar memenuhi standar industri.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga menyambut positif pembangunan K-SIGN.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menegaskan, komitmen penuh dalam mendukung realisasi kawasan tersebut.
Pengembangan K-SIGN juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal.
Ribuan tenaga kerja diproyeksikan terserap dari berbagai lapisan, mulai dari petambak, tenaga produksi, buruh angkut hingga pengelolaan pascapanen.
“Rote Ndao memiliki potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung produksi garam. Kami siap berkontribusi menjadikan daerah ini sebagai lumbung garam nasional yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.
Selain aspek teknis, KKP juga telah merancang skema kelembagaan dan kemitraan bisnis garam untuk memastikan keberlanjutan usaha. PT Garam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi lokal akan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan secara professional, serta akuntabel.
KKP bersama BPN dan PLN juga tengah menyiapkan legalitas lahan dan infrastruktur dasar, yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan sektor kelautan yang maju, berkelanjutan, serta berkeadilan. I
