Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meninjau langsung kesiapan pembangunan hunian relokasi bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi yang sebelumnya digelar bersama sejumlah BUMN terkait penyediaan lahan dan pembangunan hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti hasil rapat yang digelar sehari sebelumnya di Gedung BP BUMN.
Dia mengapresiasi kesiapan yang telah dilakukan BP BUMN dan pihak terkait dalam memulai proses pembangunan hunian relokasi tersebut.
“Kemarin kita rapat dengan Pak Doni di Gedung BP BUMN sebagai Kepala Badannya, kemudian juga bersama BUMN yang memiliki tanah ini, yaitu Angkasa Pura. Hari ini saya senang sekali melihat kesiapan yang sangat cepat. Prosesnya sudah berjalan, bahkan sudah ada yang mulai clearing. Pegawai juga sudah mulai bekerja dan gambarnya juga sudah diberikan dengan rencana yang jelas,” ujarnya.
Menteri PKP menjelaskan, total hunian yang akan dibangun di kawasan tersebut sebanyak 324 unit.
Hunian tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas ruang terbuka untuk mendukung kenyamanan warga, khususnya anak – anak.
“Totalnya ada 324 unit yang akan dibangun di sini. Kemudian juga akan ada ruang terbuka untuk bermain anak – anak. Jadi ini merupakan kerja sama yang baik, tanahnya milik Angkasa Pura dan pembangunan dilakukan secara kolaboratif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menteri PKP menambahkan, upaya relokasi warga bantaran rel tidak hanya dilakukan di Senen, tetapi juga akan dilanjutkan di sejumlah lokasi lain.
Dia menyebutkan bahwa dirinya bersama Kepala BP BUMN akan meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang dan Kampung Bandan pada Minggu mendatang.
“Nanti hari Minggu jam 15.00 WIB sore, Pak Doni dan saya akan bertemu di lahan milik Kereta Api di Tanah Abang dan Kampung Bandan. Ini menunjukkan negara hadir, BUMN hadir, serta ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Jakarta dalam perizinan. Ini kolaborasi yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar kita bekerja cepat sehingga warga yang tinggal di bantaran rel bisa segera menempati hunian yang layak,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BP BUMN – COO Danantara Dony Oskaria menjelaskan, proses pembangunan hunian telah dimulai sesuai komitmen yang disampaikan sebelumnya.
Menurutnya, sejumlah BUMN konstruksi telah diturunkan untuk mempercepat pembangunan.
“Hari ini sesuai janji kami kemarin, kita mulai proses pembangunan hunian. Ada tim dari Hutama Karya, PP, dan WIKA yang bekerja. Kurang lebih 470 orang kita turunkan di lokasi ini. Target penyelesaian kita tanggal 15 Juni 2026 dan bisa segera diserahkan kepada warga yang membutuhkan,” tutur Dony.
Dia juga menegaskan bahwa hunian yang dibangun merupakan hunian tapak, bukan rumah susun, sehingga diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang direlokasi.
Pembangunan hunian relokasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus menata kawasan bantaran rel agar lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Kementerian PKP, BP BUMN, BUMN konstruksi dan Pemerintah Provinsi Jakarta diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi warga terdampak relokasi. I
