Komisi VIII DPR mengadakan rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH dan Baznas, dalam rangka membahas agenda utama evaluasi penanggulangan bencana dan isu – isu aktual di Gedung Nusantara DPR, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalisir risiko bencana.
Selain itu, update kondisi terkini penanganan bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Provinsi Aceh juga turut dipaparkan.
Lebih lanjut, BNPB juga menyampaikan perkembangan terkini terkait sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia dan rencana mitigasi, serta kebutuhan anggaran ke depannya.
Anggota Komisi VIII DPR Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu mengungkapkan apresiasi terhadap kinerja BNPB.
Dia mendukung penuh terhadap penguatan BNPB baik dalam hal anggaran maupun organisasi.
“Urusan BNPB ini tidak pernah putus, setelah bencana disini kemudian bekerja lagi di tempat bencana lain, mereka tetap semangat berada di garis depan penanganan bencana membantu masyarakat,” ujar Sigit.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR M.Husni dan mengapresiasi kehadiran BNPB dalam jangka waktu yang cukup lama di wilayah terdampak, termasuk di Aceh sebagai bentuk komitmen dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
“Saya rasa Bapak Kepala BNPB hampir dua bulan di Aceh, kami melihat pergerakan BNPB luar biasa, ini menunjukan keseriusan dalam menangani bencana,” tegasnya.
Rapat Kerja Komisi VIII DPR menyimpulkan beberapa hal, yakni usulan penambahan anggaran sebesar Rp936.611.706.000 sudah disetujui.
Dukungan terhadap penguatan kelembagaan BNPB melalui perubahan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Komisi VIII DPR juga mendukung BNPB dalam kegiatan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM). I
