Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat adanya permasalahan dalam serapan belanja daerah di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah Papua.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, tiga dari empat daerah, kecuali Papua Tengah menunjukkan serapan anggaran yang sangat rendah.
“Provinsi Papua Barat Daya ini pendapatannya 17%, belanjanya baru 11% lebih. Artinya, ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Belanja untuk masyarakatnya kami khawatir belum tersentuh,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru – baru ini.
Mendagri menuturkan, meskipun DOB Papua aktif dalam menyerap anggaran dari pemerintah pusat, sebagian besar anggaran tersebut justru disimpan di bank dan digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai.
Dia menambahkan bahwa pada semester awal kedua tahun ini, seharusnya daerah – daerah tersebut sudah menyerap setidaknya 40% dari anggaran yang tersedia.
“Kemudian, Papua Pegunungan, ini yang memprihatinkan kita, karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14% di Juni, belanjanya sudah 20%, artinya terjadi defisit di Papua Pegunungan,” ungkapnya.
Sementara itu, Papua Selatan perlu ditingkatkan juga, karena baru 18%.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya mengatasi kendala – kendala yang terkait dengan penyerapan anggaran tersebut.
“Papua ini bukan hanya sekadar merajut infrastruktur fisik, kita sedang merajut integrasi bangsa di sini,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Rifqinizamy, maka penting bagi Komisi II DPR, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sesuatu yang harus dipatri melalui tugas masing – masing. I
