Kualitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan harus diperbaiki, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus ditata dengan baik dan bukan hanya sekadar infrastruktur yang dibangun.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan hal tersebut saat memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (17/8/2023).
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Belu dan berbagai lapisan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah PLBN Motaain.
“Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberi waktu untuk menikmati 78 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini, kami mengambil kesempatan, kalau Pak Menteri ke Natuna, Saya bersama Pak Dirjen Polpum dan rombongan berkunjung di PLBN Motaain. Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi kami,” ujarnya usai pelaksanaan upacara yang dikutip dari situs kemendagri.go.id.
Dalam kesempatan itu, Wempi menegaskan harapan Presiden Joko Widodo untuk wilayah perbatasan bukan hanya sekadar infrastruktur yang dibangun, tapi juga kualitas ekonomi masyarakatnya.
“Ini adalah harapan Bapak Presiden, bukan hanya sekadar infrastruktur yang bagus, tapi juga perekonomian masyarakat bisa lebih baik. Ini kita akan kawal, dari waktu ke waktu akan kita perbaiki,” tegasnya.
Wempi mengungkapkan, sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat setempat, di wilayah PLBN Motaain belum tersedia tempat untuk penukaran uang (money changer) dan bank pendukung yang memadai, padahal wilayah ini berbatasan dengan negara Timor Leste, dengan perputaran uang cukup masif terjadi.
Merespons keluhan tersebut, lanjut Wamendagri, pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait akan mengusahakan jalan keluar terbaik, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan optimal.
“Kemendagri yang diberi mandat dan tugas oleh negara, bagaimana kita bisa mengakomodir semua keluhan ini, meminimalisir. Kita akan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait, kalau tadi terkait soal masalah perbankan nanti kita komunikasi dengan Bank Indonesia, bagaimana bank-bank sebelumnya bisa ada di sini,” tuturnya.
Selain itu, Wempi menekankan, pembangunan di wilayah perbatasan merupakan kerja sama dari berbagai pihak dan berharap para pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, dapat menjalin sinergisitas dalam mendorong kontribusi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun infrastruktur.
“PLBN ini juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat di penyangga batas wilayah negara ini, supaya kita bisa membangun ekonomi lebih baik dan mereka juga bisa mendapatkan dampak positif dari PLBN yang terbangun, sehingga transaksi yang dilakukan bisa membawa pertumbuhan ekonomi ke depan lebih baik,” tuturnya.
Dia menambahkan, selama ini pemerintah indonesia telah menjalin komunikasi yang baik dengan Timor Leste. Bahkan, sejak tahun 2018 dilakukan komunikasi yang lebih intens untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di daerah perbatasan.
“Kita menjalankan komunikasi lebih intens untuk kita menyelesaikan hal-hal seperti ini untuk bisa ke depan lebih baik,” tutur Wempi. I
