Pelatihan Vokasi Nasional berfokus pada peningkatan hard dan soft skills sehingga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan SDM untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 terbagi dalam tiga batch pelatihan, dengan sekitar 20.000 peserta per batch dan total sekitar 70.000 peserta dalam setahun.
Program ini dilaksanakan di 33 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) dan Satuan Pelayanan (Satpel) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
“Hari ini, pemerintah meluncurkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 yang telah diinisiasi Kemnaker. Seluruh rangkaian pelatihannya disediakan secara gratis oleh pemerintah,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Peluncuran Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 di Jakarta.
Program ini, lanjutnya, disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja untuk bekerja atau berwirausaha. “Ke depan, diharapkan kuota ini dapat terus ditingkatkan oleh Kemnaker.”
Program Pelatihan Vokasi Nasional juga dirancang untuk memberikan skilling, upskilling dan reskilling kepada para peserta, dengan mengedepankan prinsip link and match.
Prinsip itu memastikan keselarasan kuat antara kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri.
Pendekatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi relevan, adaptif dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja (demand driven).
Bagi para siswa lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang sudah memenuhi persyaratan, seperti berusia minimal 17 tahun, sudah mempunyai akun SiapKerja dan sudah lulus dalam tiga tahun terakhir, dapat berpartisipasi menjadi peserta dengan mengakses portal resmi, yaitu skillhub.kemnaker.go.id.
Dengan mengikuti program ini, para peserta akan mendapatkan benefit seperti bantuan transportasi sebesar Rp20.000 per hari (lamanya sesuai jangka waktu pelatihan), iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi BNSP, serta khusus untuk peserta dari luar kota dapat difasilitasi asrama pada pelatihan tertentu.
Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), jumlah lulusan SMA/SMK tahun ajaran 2024/2025, yaitu sebanyak 3,28 juta.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMA menyumbang 31,05 juta pekerja atau 20,99% dari total pekerja nasional yang berjumlah sekitar 148 juta orang, sedangkan lulusan SMK berkontribusi 20,80 juta pekerja atau 14% dari total pekerja nasional.
Apabila digabungkan, kontribusi lulusan SMA/SMK mencapai sekitar 35% dari total pekerja.
Bidang – bidang pelatihan yang bisa diikuti para peserta yaitu antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Tata Busana, Garmen dan Apparel, Otomotif, Housekeeping, Teknik Kelistrikan, Smart Farming, Konstruksi, Barista, dan Budidaya Perikanan.
Selain itu, Penata Rambut dan Rias Wajah, Memasak, Menjahit Pakaian, Pemeliharaan Kendaraan, Pemandu Wisata, Pemasaran Digital, Keamanan Siber, Instalasi Panel Surya, Pengelasan (Welding), Computer Numerical Control (CNC), Otomasi Industri, Kendaraan Listrik, termasuk pelatihan prioritas Presiden seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berbagai pelatihan ini ada yang diselenggarakan secara luring, daring, maupun hybrid dengan lebih 820 kelas pelatihan yang berfokus pada 31 kejuruan.
“Saya harap penyelenggaraan program pelatihan vokasi ini juga dapat melibatkan penyelenggara pelatihan yang bukan hanya dari unit kerja Kemnaker, tapi juga dapat mengintegrasikan balai pelatihan yang dimiliki berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya, dan juga instansi swasta,” tuturnya.
Jadi, Menko Airlangga menambahkan, tata kelola program pelatihan secara nasional dapat berjalan optimal, tidak ada duplikasi, berkesinambungan dan efisien.
Dia mengatakan bahwa ini adalah program yang paralel dengan program magang yang sudah dilakukan dan orientasinya adalah lulusan SMA dan SMK.
“Tentu kami mengapresiasi Kemnaker dan semoga para pelajar SMA/SMK bisa mengikuti program yang memperpendek jarak antara pendidikan dengan lapangan kerja. Program ini juga akan terus didorong dan disempurnakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” kata Menko Airlangga.
Turut hadir dalam agenda tersebut di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Plt. Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi. I
