Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi petani, peternak dan pelaku usaha pangan lokal.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono Sudaryono menjelaskan, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 58 juta orang dan alokasi bahan baku sebesar Rp10.000 per porsi, MBG memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi sektor pertanian dan peternakan.
“Dalam satu porsi itu Rp15.000. Ada porsi bahan baku Rp10.000. Bahan bakunya berupa karbohidrat, sayur, buah, protein hewani, protein nabati, dan lain sebagainya. Kalau dikalikan dengan 58 juta penerima manfaat, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha pertanian,” ujarnya dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026.
Menurut Sudaryono, besarnya kebutuhan tersebut harus dikelola agar MBG mampu menciptakan keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen.
“Ketika harga komoditas terlalu tinggi, pengelolaan kebutuhan MBG diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga,” jelasnya.
Sebaliknya, lanjut Sudaryono, ketika harga jatuh, penyerapan melalui program ini dapat membantu menjaga pendapatan petani dan peternak.
“Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua meningkatkan produktivitas. Yakinlah bahwa MBG ini harus menjadi instrumen yang bisa mendistorsi stok dan harga pangan kita di lapangan, sehingga konsumennya tidak dirugikan, tetapi produsennya juga tidak boleh dirugikan,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret, BGN tengah menyiapkan sistem pengadaan pangan secara daring melalui platform Loka MBG.
Sistem ini diarahkan agar asosiasi dan koperasi peternak dapat memasok langsung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan tidak bergantung pada perantara.
“Jadi, nanti yang mengisi toko online itu adalah asosiasi peternaknya. Bukan calo, bukan makelar, bukan tengkulak. Kita ingin mendukung peternak secara langsung,” ungkap Sudaryono.
Dia mencontohkan, kondisi harga telur yang saat ini mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan telur dalam program MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu menjaga harga di tingkat peternak.
Maka dari itu, BGN juga telah mengarahkan dapur – dapur MBG agar lebih sering memasukkan telur ke dalam menu makanan penerima manfaat.
Selain telur, BGN juga melakukan penyesuaian kebijakan terkait penggunaan susu dalam program MBG dan jika sebelumnya ketentuan komposisi susu minimal 20%, kini BGN menetapkan kandungan susu segar minimal 80%.
“Kita memang punya tantangan karena susu segar kita baru bisa mencukupi 20% dari kebutuhan, tapi dengan aturan ini, kita ingin mendorong peningkatan produksi susu segar dalam negeri,” ujarnya.
Dia menegaskan, setiap kebijakan BGN harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi dan penyediaan bahan pangan.
“Keputusan seorang pemimpin di atas kertas itu bisa mempengaruhi kesejahteraan jutaan orang. Maka saya ingin kebijakan saya sebagai pemimpin di BGN ini bukan hanya dinikmati oleh orang yang makan MBG, tetapi juga harus bisa menyejahterakan petani lokal kita. Itu yang penting,” kata Sudaryono. I
