Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta dua penjabat (Pj) gubernur di wilayah Papua yang baru dilantik untuk dapat segera menyelesaikan tantangan di daerah masing-masing.
Adapun keduanya, yaitu Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dan Pj Gubernur Papua Ramses Limbong.
Hal ini disampaikan Mendagri pada acara Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Selatan dan Papua dirangkaikan dengan Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua Selatan dan Papua, serta Pengukuhan Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Khusus di Provinsi Papua Selatan, Mendagri meminta Rudy Sufahriadi untuk menyelesaikan sejumlah tantangan, salah satunya pembangunan infrastruktur gedung pemerintahan.
Menurut Mendagri, selama ini Kemendagri bersama dengan pihak terkait telah berkoordinasi menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain itu, Mendagri juga meminta Rudy membantu menyukseskan program khusus Food Estate di Papua Selatan.
Program tersebut dicanangkan pemerintah guna mendongkrak produksi beras dan tebu untuk kebutuhan konsumsi nasional, apalagi Papua Selatan diketahui memiliki lahan yang luas, subur dan mempunyai kandungan air yang cukup.
“Ini yang mungkin perlu dikoordinasikan, program-program nasional dengan Menteri Investasi dan Mentan juga Menhan. Supaya program dapat berjalan dengan baik, tapi juga mengandung, memberi manfaat bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Mendagri.
Selain itu, tantangan yang perlu diatasi yakni persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pemerintah Provinsi Papua Selatan diminta memastikan realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 telah terpenuhi, termasuk di tingkat kabupaten/kota.
“Jadi, kita harapkan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar, demokratis,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mendorong Ramses Limbong untuk menyelesaikan tantangan di Provinsi Papua, terutama persoalan internal.
Usai diresmikannya Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, diketahui sejumlah aspek perlu dilakukan penyesuaian dan ini yang perlu diatasi oleh Pj Gubernur Papua beserta jajarannya.
Selain itu itu, perlu juga untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi tantangan eksternal di Papua.
“Koordinasi dengan Forkopimda, ada Pak Kapolda, Pangdam, Kabinda dan Kejaksaan. Koordinasikan dengan baik, tokoh-tokoh masyarakat, gereja, MRP, DPRP, dan semuanya, termasuk juga mengawal Pilkada supaya dapat berjalan lancar, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga kabupaten dan kota,” tutur Mendagri. I
