Kehadiran BRICS dalam lanskap global memperluas tata kelola lingkungan hidup dunia yang lebih representatif dan efektif, karena memberikan kesempatan pada kearifan lokal untuk ikut memitigasi dan mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara – negara anggota BRICS di New Delhi, India pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Kegiatan acara diawali dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan, Kehutanan dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav.
Kemudian, pernyataan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Indonesia Moh. Jumhur Hidayat dihadapan pertemuan yang diikuti oleh 10 negara dari 11 negara anggota BRICS.
Dalam pernyataannya, Menteri Jumhur menengarai sekaligus prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim, sedangkan pada saat yang sama bobot ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global.
Menurutnya, cara mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan suatu negara.
“Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang,” jelas Menteri Jumhur.
Indonesia, dia menambahkan, merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300.000 spesies yang diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, dan 18,6% burung.
“Negara Indonesia juga memiliki ekosistem laut Indonesia, yang terletak di jantung Segitiga Karang, menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove, 16% spesies ikan laut global, 10% spesies karang dunia dan beberapa konsentrasi reptile, serta mamalia laut tertinggi,” jelas Menteri Jumhur.
Dia menegaskan bahwa keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi dan ketahanan jutaan mata pencaharian.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di lebih dari 17.000 pulau, dengan lebih dari 60% penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim.
“Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan kita. Ini bukanlah ancaman yang jauh. Ancaman ini dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Menteir Jumhur mengatakan bahwa bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran dan ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan, serta pengaman bagi kemakmuran nasional.
“Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026 – 2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
Dia menambahkan bahwa solusi berkelanjutan tidak hanya harus bersumber dari ilmu pengetahuan yang canggih, tetapi juga dari kekayaan pengetahuan tradisional.
“Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam,” ungkap Menteri Jumhur.
Dalam kesempatan itu Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional yang sukses dari Indonesia, yakni sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat dan praktik spiritual.
Selain itu, ada Sasi Lompa di Maluku, lanjutnya, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan dan Awig – Awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.
“Praktik – praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” kata Menteri Jumhur.
Acara yang berlangsung selama dua hari itu dihadiri oleh Delegasi Indonesia dari Kementerian LH antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakarn Lahan Dasrul dan Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko. I
