Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding didampingi Wakil Menteri dan jajaran Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BP2MI, berkunjung Kementerian Sosial membahas rencana kolaborasi dalam mewujudkan pelindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kunjungan tersebut membahas beberapa isu strategis antara lain, kondisi existing PMI dan rencana kerja kolaboratif terkait rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan PMI Purna yang merupakan irisan kewenangan kedua Lembaga berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul meneruskan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto terutama untuk bekerja secara terukur menggunakan data yang tepat.
Pembenahan dan penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terintegrasi, serta perlunya menekan ego sektoral lintas Kementerian/Lembaga.
Dia menilai dengan modalitas tersebut, dapat ditemukenali perihal program – program yang bisa dikerjakan secara kolaboratif ke depan.
“Sebagai kementerian yang sama – sama berada di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, indikator kerja kita dapat dikatakan sama dan sebenarnya telah tertuang dalam Renstra Pemerintah,” ujarnya.
Untuk kerja bersama nanti, Gus Ipul menambahkan, harus bisa mengukur PMI purna, termasuk PMI Bermasalah yang akan diberdayakan, dengan rasio keduanya adalah indikator capaian kinerja.
Gus Ipul menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya kolaborasi harmonis yang diiinisiasi oleh Kementerian P2MI untuk mewujudkan program kerja Bersama dalam isu Pelindungan PMI.
“Ke depan kita berupaya mengatasi masalah-masalah yang ada sekaligus meningkatkan kesejahteraan para Pekerja Migran Indonesia. Tentu pertemuan ini akan ditindaklanjuti secara teknis, sekaligus mencari model kerja sama yang konkret di lapangan, memilih lokasi yang dapat menjadi titik program Pendampingan dan pemberdayaan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi atas sambutan positif yang diberikan Mensos beserta jajaran.
Dia menilai pertemuan ini akan menjadi langkah maju dalam tata kelola Pelindungan PMI.
“Sebagai sebuah kementerian yang merupakan transformasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kami sampaikan dua pesan kunci dari bapak Presiden Prabowo, yakni penguatan Pelindungan, jangan sampai ada PMI kita yang dieksploitasi di luar negeri,” tuturnya.
Selain itu, Menteri Karding menabahkan, yang kedua, untuk devisa negara dari sektor Pekerja Migran jika bisa ditingkatkan.
“Sebagaimana kita ketahui, Pekerja Migran pada tahun 2023, menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas dengan sumbangan remitansi sebesar Rp227 triliun,” ujarnya.
Menteri Karding menjelaskan, pada saat Pekerja Migran pulang ke Indonesia, masih banyak sekali masalah yang ditemukan, terutama dalam aspek kesejahteraan yang belum tercapai.
Pada tahap tersebut, menurut Menteri Karding, merupakan wilayah dimana sangat dibutuhkan intervensi negara, yang dalam hal ini dimotori oleh Kementerian Sosial.
“Kita berharap dengan skema kerja sama lintas kementerian, yang tidak hanya melibatkan Kementerian Sosial tentunya, bisa juga dengan Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian BUMN, hingga Baznas,” ungkapnya.
Menteri Karding berharap bisa mendapatkan suatu model ideal pemberdayaan bagi PMI Purna menuju kesejahteraan. “Tentu saja dengan target yang terukur dan data yang terintegrasi.” I
