Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan kepedulian Presiden Prabowo terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan perwujudan sejumlah program di tahun 2025.
Hal tersebut disampaikannya dalam bincang – bincang dengan media di kantor KemenP2MI Jakarta, baru – baru ini.
Dari data yang dimiliki KemenP2MI selama ini, Menteri Karding menyimpulkan 95% penyebab dari eksploitasi adalah penempatan nonprosedural.
Lalu, lanjutnya, sebagian besar pekerja migran Indonesia yang berangkat nonprosedural tidak memiliki keahlian dan penguasaan bahasa asing.
“Sektor pekerjaan yang tidak mempedulikan keahlian khusus, rentan dengan eksploitasi. Maka dari itu, pada rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo dengan enam kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memutuskan sejumlah program untuk peningkatan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Di luar dugaan Menteri Karding, Presiden Prabowo juga memutuskan program revolusioner untuk calon PMI, yakni menyediakan dana puluhan triliiun untuk biaya penempatan, pembangunan balai vokasi keahlian dan akan bekerja sama dengan sekolah kejuruan.
“Penyediaan dana juga tidak dibagikan secara sembarangan, tapi dalam bentuk kredit usaha rakyat yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU). Tidak seperti pinjaman lainnya yang mencapai 20-30%, bunga khusus pekerja migran Indonesia tidak boleh lebih dari 6%,” jelasnya.
Dua hal tersebut, kata Menteri Karding, yang menjadi tujuan Presiden Prabowo, yakni pelindungan dan penambahan devisa. Program berikutnya yang menjadi fokus Presiden adalah pendidikan.
“Penguasaan bahasa asing harus segera dimulai dari sekolah dasar. Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat usia produktif minimal harus menguasai 1 bahasa asing,” tuturnya.
Menteri Karding akan berdiskusi dengan lembaga pemerintah bidang pendidikan, seperti Kemendibudristek atau Kemenristekdikti untuk mendorong pembelajaran bahasa asing sedini mungkin.
“Kalau bisa pada tingkat sekolah dasar, karena penguasaan bahasa asing adalah langkah pertama penguasaan keahlian selanjutnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, jika pada tahun 2024, sebanyak 297.000 lebih PMI menciptakan devisa sekitar Rp270 triliiun.
Melalui program Presiden Prabowo, penempatan di tahun 2025 akan diproyeksikan sekitar 425.000 lebih PMI. Artinya, devisa akan meningkat sejumlah Rp300 triliun lebih.
“Kalau 425.000 lebih pekerja resmi dengan keahlian ditempatkan ke luar negeri, artinya mengurangi jumlah pengangguran nasional, akibatnya menambah remitansi, peredaran uang dalam negeri dan meningkatkan ekonomi nasional,” ujarnya. I
