Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para pelaku usaha perikanan di Provinsi Bali untuk bersiap menghadapi transformasi industri.
Hal ini sejalan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan melalui Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM) yang juga menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyatakan, proyek ini juga mendukung relokasi aktivitas perikanan dari Pelabuhan Benoa seiring dengan pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).
Pembangunan tersebut akan mencerminkan transformasi tata kelola perikanan yang lebih efisien, transparan dan inklusif.
“PPN Pengambengan dirancang sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap dari hulu ke hilir, mulai dari pelayanan kapal, penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran, yang akan menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan,” kata Didit dalam siaran resmi KKP.
Seiring dengan pembangunan fisik pelabuhan, KKP juga memberi perhatian khusus pada pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang akan difasilitasi dalam bentuk akses lokasi usaha, pendampingan manajemen dan integrasi ke dalam rantai pasok industri perikanan modern.
KKP juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah kelembagaan yang profesional dan berdaya saing, khususnya bagi nelayan kecil, pengolah dan pedagang hasil perikanan.
Tidak hanya itu, PPN Pengambengan juga diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterhubungan langsung antara pelabuhan, unit pengolahan ikan dan jaringan distribusi pangan nasional.
Dengan demikian, pelabuhan ini menjadi simpul penting dalam penyediaan pasokan protein hewani laut yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, terutama anak – anak sekolah dan kelompok rentan.
Sementara itu, Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menyebutkan bahwa proyek ini mentransformasikan tata kelola perikanan tangkap menjadi semakin baik.
Pengembangan ini akan meningkatkan kapasitas produksi ikan, daya tampung kapal, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Ini adalah investasi strategis untuk memperkuat fondasi industri perikanan nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor produk perikanan Indonesia utamanya dalam implementasi penangkapan ikan terukur,” tutur Plt Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif.
Latif menambahkan, transformasi ini bukan hanya milik pelaku usaha besar. “Kami pastikan UMKM, koperasi dan masyarakat lokal tumbuh bersama dan terlibat aktif dalam pengelolaan pelabuhan.”
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, PPN Pengambengan akan menjadi sentra perikanan di zona 4 penangkapan ikan terukur.
Dia Trenggono menegaskan, setiap zona penangkapan ikan terukur akan dibangun minimal satu pelabuhan perikanan yang lengkap fasilitasnya.
“Mulai dari proses penangkapan ikan, loading unloading, hingga fasilitas industri di belakangnya,” tegasnya. I
