Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah.
Percepatan pendataan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan.
Dia menegaskan, Kopdeskel merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Itu sudah masuk visi misi Presiden dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Mendagri Tito dalam keterangannya.
Dia menjelaskan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk mempercepat proses tersebut, Mendagri menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah.
Dia meminta para gubernur, bupati dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan jajaran dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu, Mendagri meminta pemda aktif memberikan arahan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pendataan lahan pemerintah.
“Tolong diberikan arahan, baik rekan – rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ungkapnya.
Mendagri juga menekankan agar pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih.
Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas, luas minimal 1.000 meter persegi, lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat, serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.
Dia menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Satgas percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih.
Satgas tersebut terdiri dari empat tim dengan pembagian tugas yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan akan bekerja secara paralel dengan pihak terkait lainnya, termasuk TNI.
“Nanti kita akan melakukan evaluasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah – daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.
Mendagri optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih.
Dia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.
“Mohon dengan segala hormat, rekan – rekan kepala daerah, kita bergerak, tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” kata.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, dan pejabat terkait lainnya.
Turut bergabung secara virtual para kepala daerah, perangkat daerah, camat, dan jajaran pemerintah daerah lainnya. I
