Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Program Sekolah Gratis (PSG) bagi sekolah swasta.
Berbagai kebijakan itu merupakan peta jalan untuk mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan melalui program unggulan Banten Cerdas.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat meresmikan 7 USB di SMAN 33 Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Senin (31/8/2026).
Sebanyak 6 USB lainnya adalah SMKN 16 Kabupaten Tangerang, SMKN 12 Kota Tangerang, SKh 01 Kabupaten Serang, SMKN 2 Cihara, Kabupaten Lebak, SMAN 9 Kota Serang, dan SMKN 17 Kabupaten Pandeglang.
Andra mengungkapkan, pembangunan pendidikan di Provinsi Banten terus diarahkan pada tiga hal utama, yakni pendidikan yang tersedia, terjangkau dan berkualitas.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov Banten melakukan pembangunan USB sebagai salah satu intervensi untuk memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tahun 2025 telah dibangun tujuh USB di atas dengan tambahan daya tampung sekitar 1.356 peserta didik.
“Tidak hanya sekedar membangun gedung sekolah, tetapi lebih dari itu guna menghadirkan kesempatan belajar yang lebih dekat dan lebih luas bagi anak – anak di Provinsi Banten,” jelasnya.
Selain pembangunan USB, pemerataan pendidikan juga diperkuat melalui PSG.
Pada tahun 2025, Program Sekolah Gratis telah menjangkau 801 SMA, SMK dan SKh swasta dengan jumlah peserta didik penerima manfaat sebanyak 60.705 siswa.
“Kita arahkan untuk mewujudkan pendidikan yang semakin merata, terjangkau dan berkualitas,” ungkap Gubernur Andra.
Ke depan, untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan itu, dia mendorong Bupati/Wali Kota meningkatkan kolaborasi dalam hal penyiapan lahan, karena persoalan lahan ini menjadi hal yang cukup panjang prosedurnya dalam pelaksanaan pembangunan USB.
“Lahannya disiapkan oleh masing – masing Kabupaten/Kota, pembangunan infrastrukturnya Provinsi,” katanya.
Andra menegaskan, jika Pemprov Banten akan terus melakukan evaluasi agar program ini semakin tepat sasaran, semakin efektif dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dia juga bersyukur karena beberapa indikator pembangunan bidang pendidikan menunjukkan pertumbuhan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka partisipasi murni atau APM SMA/SMK sederajat di Provinsi Banten meningkat dari 63,50% pada tahun 2024 menjadi 65,28% pada tahun 2025.
“Data tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah menengah yang mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan usianya,” ungkapnya.
Demikian pula Angka Partisipasi Kasar atau APK SMA/SMK sederajat meningkat dari 79,42% pada tahun 2024 menjadi 82,97% pada tahun 2025. “Ini berarti terdapat peningkatan 3,55 poin persentase dalam satu tahun.”
Di balik angka tersebut ada anak – anak Banten yang kembali mendapatkan kesempatan belajar.
Ada orang tua yang semakin yakin menyekolahkan anaknya, ada anak yang memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan ada keluarga yang mulai melihat bahwa pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki masa depan.
Namun, tidak boleh cepat berpuas diri, karena APM 65,28% berarti masih ada ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
APK 82,97% juga menunjukkan bahwa masih banyak anak banten yang harus kita pastikan memperoleh akses pendidikan menengah.
“Oleh karena itu, pekerjaan kita belum selesai. Justru angka – angka itu menjadi alasan mengapa Pemprov Banten harus terus memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ketua RT setempat Muhadi (64 tahun) yang ikut hadir dalam peresmian tersebut mengaku terharu karena penantian panjangnya bersama ratusan warga lainnya untuk mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau akhirnya bisa terealisasi di era kepemimpinan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni – Dimyati Natakusumah.
Menurutnya, sejak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi diberlakukan, banyak anak – anak di tempatnya tidak bisa mendaptkan akses pendidikan ke sekolah negeri, mengingat jarak terdekat mencapai sekitar 1,5 km, sedangkan untuk di sekolah swasta waktu itu masih berbayar.
“Namun, sekarang Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur adanya program sekolah gratis ditambah lagi dengan adanya sekolah baru ini yang lebih dekat,” jelasnya.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan Gubernur Banten Andra Soni dalam bidang pendidikan, meski untuk tingkat SMAN sederajat itu kewenangan provinsi, tetapi yang mendapat manfaatnya adalah masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Oleh karena itu kita siap berkolaborasi bersama Pemprov dalam pembangunan USB kedepan,” tuturnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang juga melaksanakan program serupa terhadap sekolah yang menjadi kewenangananya, sehingga program yang digagas Pemprov Banten itu bisa diselaraskan oleh Pemkab Tangerang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Jamaluddin memastikan jika USB yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pemenuhan guru, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Selain itu, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola sekolah, kemitraan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Khusus pada jenjang SMK, pembangunan USB diarahkan untuk memperluas akses pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta potensi ekonomi daerah.
“Kami terus mendorong penguatan kemitraan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memiliki kompetensi, karakter dan daya saing untuk bekerja maupun berwirausaha,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Andra menyerahkan, sejumlah bantuan sosial dan bantuan pendidikan, meliputi bantuan sembako, bantuan pendidikan anak yatim piatu, guru ngaji, musala dan masjid di sekitar sekolah, bantuan sosial anak, bantuan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, bantuan jaminan sosial keluarga, serta bantuan usaha ekonomi produktif.
Kemudian, bantuan beasiswa program sarjana penggerak desa melalui bantuan keuangan desa, bantuan pangan beras, bantuan kacamata baca gratis bagi siswa dan dilaksanakan pula peninjauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Cek Kesehatan Gratis bagi siswa dan siswi. I
