Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut secara resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD.
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah krusial untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebelum melangkah ke tahapan Musrenbang.
Dia menekankan bahwa RKPD 2027 harus menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan visi Garut Hebat dan Berkelanjutan.
“Sebelum kita memasuki tahapan Musrenbang, oleh karena itu sejak awal saya tegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan forum penetapan kegiatan, melainkan forum pembentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, yang disepakati dalam forum ini akan menjadi landasan pada seluruh tahapan perencanaan selanjutnya,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Pemkab Garut menetapkan tema pembangunan Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah.
Tema ini dipilih sebagai respon atas tantangan objektif yang dihadapi daerah, mulai dari kesejahteraan masyarakat hingga daya saing wilayah.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, visi pembangunan Kabupaten Garut adalah Garut Hebat dan Berkelanjutan, visi ini mengandung makna bahwa pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkeadilan antar wilayah,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut S. Fahmi menjelaskan, dukungannya terhadap proses perencanaan yang partisipatif ini.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini anggota DPRD juga sedang turun ke lapangan dalam agenda reses (19 – 26 Januari 2026).
“Aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses tersebut mencerminkan kondisi permasalahan dan harapan masyarakat secara nyata dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” tuturnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Garut Natsir Alwi mengatakan bahwa forum ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Forkopimda, akademisi, dunia usaha hingga organisasi kemasyarakatan.
Penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan top down dan bottom up.
Natsir menambahkan, beberapa isu strategis yang menjadi fokus di tahun 2027 di antaranya:
- Pemenuhan Layanan Dasar: Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, adaptif dan bersih.
- Penguatan Ekonomi: Fokus pada sektor unggulan yang berkelanjutan.
- Ketahanan Fiskal: Antisipasi terhadap keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Natsir menambahkan, bahwa tindak lanjut dari forum ini adalah perangkat daerah di Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyempurnakan rancangan kerjanya masing – masing.
Sementara itu, kecamatan menyelenggarakan Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan partisipatif guna menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahan strategis agar RKPD Garut selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. I
