Pemerintah terus berupaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing, inklusif dan membawa keberkahan bagi masyarakat.
Menurut Wakil Presiden (Wampres) Gibran Rakabuming Raka, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus berupaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing, inklusif dan membawa keberkahan bagi masyarakat.
“Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah dengan penguatan jaringan ekonomi halal dan penciptaan rantai nilai halal,” katanya dikutip dari video yang diunggah di YouTube Gibran Rakabuming, baru – baru ini.
Wapres menjelaskan bahwa jaringan ekonomi halal tersebut diarahkan agar memiliki daya saing dan menjadi bagian dari pergerakan global.
Pemerintah, lanjutnya, juga mempercepat sertifikasi halal bagi produk dan pelaku usaha di dalam negeri, termasuk memberikan kemudahan prosedur dan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 2,2 juta pelaku usaha dan 6,3 juta produk telah memiliki sertifikat halal.
Gibran menekankan upaya tersebut akan terus ditingkatkan ke depannya, seperti pada sektor pariwisata, pemerintah telah mengembangkan destinasi wisata ramah muslim di sejumlah wilayah, seperti Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatra Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Bahkan, di tahun 2023 dan 2024 Indonesia menjadi Top Muslim Friendly Destination of the Year,” ujarnya.
Pemerintah juga mengembangkan empat kawasan industri halal, salah satunya sedang dalam proses untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus.
“Langkah ini ditujukan untuk mendorong kemudahan dan percepatan dalam proses perizinan dan sertifikasi,” ungkap Wapres.
Sementara itu, di sektor keuangan, Gibran mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan Bank Syariah Indonesia.
Selain itu, Presiden juga telah meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi syariah nasional.
Wapres menyatakan, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi semata, melainkan sebagai arah, tekad dan nilai yang dibangun untuk menciptakan pendorong ekonomi baru yang lebih adil, inklusif, serta bermanfaat bagi banyak umat.
“Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya membangun kekuatan ekonominya, tapi juga melestarikan nilai-nilai yang menjadi kekayaan bangsa tersebut,” katanya. I
