Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan disalurkan pemerintah untuk memberikan pasokan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau kepada peternak unggas.
Fasilitas subsidi harga jagung pakan ini telah bergulir sejak awal Mei tahun 2026.
Komitmen mendukung keberlangsungan peternak unggas tersebut diutarakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan).
Dia mengakui bahwa telah menugaskan Perum Bulog untuk menggelontorkan SPHP jagung dengan target sementara 213.200 ton dari total alokasi 242.000 ton untuk tahun ini.
“Kalau jagung pakan, sudah kita subsidi. Ada jagung kita 200 ribuan ton itu subsidi melalui SPHP. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak,” ungkap Amran dalam keterangannya di Jakarta.
Dia menjelaskan, stok jagung pakan yang disalurkan merupakan hasil penyerapan panen petani lokal yang disimpan menjadi Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
Usai pemerintah menopang panen petani jagung dalam negeri dengan harga penyerapan yang baik, maka selanjutnya stok CJP dipergunakan untuk mendukung peternak unggas.
“Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli. Kumpul – kumpul jagung supaya petani jagung berproduksi dengan baik. Kita beri harga yang baik, yaitu Rp5.500 per kilo. Kemudian, kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita suplai,” tutur Amran.
Adapun program SPHP jagung pakan tahun 2026 yang telah dimulai 9 Mei, realisasi penyalurannya sampai 29 Juni telah mencapai 55.500 ton.
Target program ini menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.
Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di Gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.
Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Mentan.
Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sejumlah Rp678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini.
Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242.000 ton dan dapat berlangsung hingga akhir tahun 2026.
Sementara itu, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan, kondisi harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen berbeda jauh terhadap kondisi harga di tingkat peternak.
Kehadiran pemerintah sedang dibutuhkan untuk mendukung peternak unggas yang saat ini sedang mengalami depresiasi harga di hilir.
“Bahwa hari ini meskipun tadi dilaporkan secara nasional, telur masih Rp 30.000 per kilo atau sesuai HAP (Harga Acuan Penjualan). Namun, kalau kita hari ini di kandang, teman – teman peternak kita sangat kesulitan karena harga rata – rata nasional Rp21.000. Bahkan, hari ini di daerah Jawa Timur sebagai sentral ayam, di Blitar, Magetan, itu rata – rata ada Rp 17.000,” ungkap Maino di rapat pengendalian inflasi.
Oleh karena itu, Bapanas juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah untuk dapat menghubungkan daerah yang sedang mengalami harga telur dan ayam broiler yang berfluktuasi ke asosiasi peternak yang membutuhkan dukungan penyerapan, untuk mewajarkan harga di tingkat peternak.
“Bagi teman – teman di daerah yang harganya masih tinggi, baik itu ayam maupun telur, silakan nanti kita link dengan para koperasi dan asosiasi peternak agar bisa mendapatkan pasokan dengan harga yang bisa naikkan di tingkat produsen,” kata Maino.
Jadi, dia menambahkan, peternak bisa mendapatkan harga yang baik dan tentunya nanti di tingkat konsumen juga bisa mendapatkan harga yang wajar atau sesuai HAP.
Selain melalui upaya link and match tersebut, Bapanas juga mendorong penyerapan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.
Kendati tingkat serapan GPM belum begitu besar, tetapi dengan implementasi secara rutin diharapkan dapat memberikan efek pengungkit terhadap harga di tingkat peternak.
Selanjutnya terkait penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bapanas juga mendorong pelaksanaan komitmen penyerapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung dari peternak unggas dapat berlaku secara nasional.
Dengan begitu, kata Maino, saat MBG mulai aktif sepenuhnya kembali usai libur sekolah di pertengahan Juli mendatang dapat berpengaruh terhadap peternak. I
