Pemerintah terus mematangkan rencana kerja pemerintah dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta.
Menkeu menjelaskan, tentang pembahasan awal dengan DPR, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR.
“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujarnya.
Menkeu menyebutkan bahwa pembahasan RAPBN 2025 mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025.
“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.
Menkeu menambahkan, proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih.
Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan. I
