Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Griya Agung, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan.
Kegiatan apel ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi hingga relawan kebencanaan.
Dalam amanatnya, Djamari Chaniago menyampaikan pentingnya penanganan karhutla secara serius oleh semua pihak tanpa kecuali.
Dia menginstruksikan agar semua unsur pemerintah maupun masyarakat mengambil bagian untuk menekan angka karhutla.
“Pastikan seluruh perangkat daerah memahami tugas masing-masing, pastikan posko siaga berjalan, personel siap, peralatan tersedia, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka dan sistem komando lapangan berfungsi dengan efektif,” ujarnya.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau terjadi pada bulan Mei, dengan sifat musim kemarau cenderung bawah normal atau lebih kering.
Sementara itu, puncak kemarau di Sumatra Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Berdasarkan pemetaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Selatan, terdapat 12 kabupaten kota rawan karhutla pada tahun 2026.
Wilayah – wilayah ini menjadi prioritas pengawasan, patroli, pencegahan dan penyiapan sumber daya, karena memiliki karakteristik lahan gambut atau mineral kering, areal perkebunan, serta riwayat kejadian karhutla yang berulang.
Dalam kegiatan apel tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan yang terdiri dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api serta instansi terkait lainnya.
Selain itu, turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang dalam operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional.
Sebagai wujud kesiapan seluruh unsur, pada kegiatan ini juga dilakukan Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026.
Reaktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu.
Kolaborasi menjadi kunci, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla.
“Kita jadikan apel kesiapsiagaan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan bahwa Sumatra Selatan siap menghadapi kemarau 2026 dengan kesiagaan penuh,” tutur Djamari Chaniago.
Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, BNPB telah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan kepada Provinsi Sumatra Selatan, BNPB telah mengerahkan 2 unit armada helikopter patroli dan 4 unit helikopter water bombing, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“BNPB mendukung seluruh operasi penanganan karhutla di lima provinsi prioritas, mulai dari perlengkapan satgas darat, operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan armada heli untuk patroli dan water bombing,” jelas Suharyanto.
Pada kesempatan ini, BNPB juga memberikan dukungan peralatan dalam menunjang tugas tim satgas darat senilai total Rp2,8 miliar.
Adapun bantuan yang diberikan pada Provinsi Sumatra Selatan, yakni Korem 044/Gapo dan Polda Sumatra Selatan, masing – masing 1 unit motor trail pemadam, 3 unit pompa jinjing 2HP plus selang dan 50 pasang sepatu boot pemadam.
Selain itu dukungan peralatan juga diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim, masing – masing berupa 5 unit APD pemadam, 1 unit motor trail pemadam, 2 unit flexible tank, 2 unit pompa jinjing 2HP plus selang, dan 4 roll selang 1,5 inci.
“Penebalan logistik dan peralatan ini dapat terus dilakukan menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” tegas Suharyanto.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan.
Sementara itu, unsur dunia usaha juga didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lahan secara bertanggung jawab dan memastikan tidak terjadi praktik pembakaran dalam pembukaan lahan.
Dunia usaha diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi, bukan sebagai sumber persoalan karhutla.
Berbagai strategi penanganan karhutla yang dilakukan dilakukan pemerintah secara terpadu terus dimaksimalkan antara lain melalui peningkatan kemampuan personel satgas darat baik secara kualitas dan kuantitas, pendampingan pemda melalui bantuan peralatan, perpaduan yang seimbang antara operasi darat, operasi udara dan operasi modifikasi cuaca.
Kemudian, penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran, hingga pemantauan prediksi iklim.
Apel kesiapsiagaan ini juga dirangkaikan dengan simulasi penanganan karhutla guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel di lapangan dalam menghadapi berbagai skenario kebakaran.
BNPB berharap melalui apel ini, seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sejak dini, sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi dapat ditekan.
“Dengan kesiapan yang optimal dan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, kita optimis dapat mengendalikan karhutla secara lebih efektif pada tahun 2026,” tutur Suharyanto. I
