Pemerintah memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatra Barat akan terus berjalan dan dapat diakses masyarakat hingga akhir tahun 2025.
Kepastian ini diperoleh dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para Penyalur KUR dan pemangku kepentingan terkait.
Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumatra Barat telah mencapai Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur, menempatkan provinsi ini di jajaran sepuluh provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.
Sementara itu, secara nasional, realisasi KUR hingga periode yang sama mencapai Rp228,05 triliun atau 80,17% dari target plafon nasional tahun 2025 sebesar Rp284,47 triliun.
Penyaluran KUR di Sumatra Barat didominasi oleh KUR Mikro sebesar Rp4,13 triliun, diikuti oleh KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar, dan KUR Penempatan PMI Rp105 juta.
Berdasarkan sektor ekonomi, 64% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, sedangkan 36% untuk sektor nonproduksi.
Dari sisi wilayah, Kota Padang mencatat penyaluran tertinggi dengan nilai Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp828,52 miliar dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.
“Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional dan memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumatra Barat.
Untuk itu, dia menambahkan, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di wilayah Sumatra Barat.
Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja KUR di Provinsi Sumatra Barat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah untuk mempercepat penyaluran KUR dan memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tetap terjaga hingga akhir tahun 2025.
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD bersama Menteri Keuangan pada 3 November 2025 yang secara khusus menyoroti pentingnya percepatan penyaluran KUR di wilayah Sumatra Barat.
Dari hasil koordinasi dengan enam penyalur KUR terbesar di daerah ini, yaitu Bank Nagari, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI dipastikan bahwa kuota KUR di Sumatra Barat masih mencukupi dan dapat diakses oleh masyarakat hingga akhir tahun 2025.
Kepastian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah dan Penyalur KUR untuk menjaga ketersediaan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM terus dijalankan secara konsisten.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Pemerintah berharap penyaluran KUR di Sumatra Barat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin berkualitas, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Turut hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut di antaranya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat, Direktur Operasional Bank Nagari, dan perwakilan dari Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kementerian Keuangan.
Selain itu, perwakilan dari Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan, perwakilan dari Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat, serta perwakilan dari kantor wilayah BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, Jamkrindo, dan Askrindo. I
