Pemerintah memastikan pasokan pangan bagi jemaah calon haji Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Menko Zulhas), kondisi pangan bagi jemaah haji Indonesia tetap terjamin, sehingga para jamaah tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan makanan selama di tanah suci.
“Soal makan jemaah haji kita, tadi Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun di sana ada geopolitik seperti itu, tapi soal makan nggak usah khawatir,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Persiapan Pemenuhan Pangan untuk Haji 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa (21/4).
Dia menjelaskan, berbagai jenis makanan telah disiapkan secara memadai, mulai dari makanan siap saji sampai dengan makanan yang diproduksi langsung di lokasi, sehingga kebutuhan konsumsi jemaah dapat terpenuhi secara lengkap.
Pemerintah juga memastikan kualitas makanan yang disediakan tetap terjaga dengan baik, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh jemaah haji selama menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti sepanjang pelaksanaan ibadah haji berlangsung.
Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada jemaah calon haji Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa konsumsi yang layak dan berkualitas.
“Sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh, istilahnya itu RTE, ready to eat,” ungkapnya.
Pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyediaan pangan, termasuk penggunaan makanan siap saji yang praktis dan tetap menjaga kualitas, serta kandungan gizi bagi jemaah.
Dia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi, sehingga pengiriman makanan bagi jemaah haji Indonesia dapat dilakukan lebih mudah.
“Kita bisa ngirim makanan ke jamaah kita, bebas. Enggak dipersulit dari Arab Saudinya. Tapi, makanan itu hanya untuk jemaah kita. Tidak untuk diedarkan dalam negerinya, karena kalau diedarkan dalam negeri Arab Saudi, untuk ada persyaratan lain,” jelas Menko Zulhas.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch Irfan Yusuf menuturkan, penyediaan konsumsi bagi jamaah tidak terdampak langsung oleh dinamika harga global, meskipun terdapat fluktuasi harga di pasar lokal Arab Saudi.
Dia menegaskan bahwa pihak penyedia katering tidak mengajukan perubahan harga, sehingga layanan konsumsi bagi jemaah tetap berjalan sesuai perencanaan tanpa adanya penyesuaian yang berpotensi mengganggu pelayanan.
Dalam skema penyediaan konsumsi, mayoritas makanan bagi jemaah haji tetap disiapkan melalui proses memasak di dapur untuk menjaga kesegaran dan kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari.
Namun, pada periode tertentu dengan mobilitas tinggi, pemerintah juga menyiapkan makanan siap saji atau ready to eat sebagai solusi distribusi yang lebih praktis dan efisien.
Makanan siap santap tersebut dipasok dari Indonesia dan telah mulai dikirim untuk mendukung kebutuhan jemaah pada fase puncak ibadah haji di tanah suci.
Penggunaan makanan siap santap difokuskan pada saat pergerakan jemaah sangat padat sehingga distribusi makanan segar menjadi lebih terbatas.
Pada periode tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar 3 juta paket makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200.000 jemaah selama enam hari pelaksanaan ibadah.
Langkah ini dilakukan khususnya pada tahapan Armuzna atau meliputi Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai rangkaian puncak ibadah haji dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Sebanyak 3 juta paket selama enam hari, karena untuk 200.000 orang, enam hari. Kan tinggal kalikan saja. Itu hanya untuk tanggal 7, 8, 9, sampai 13. Karena waktu itu traffic sangat padat, sehingga kita pakai RTE itu, itu selama tahapan Armuzna,” katanya.
Pemerintah juga memastikan seluruh makanan yang disediakan, baik dari dapur maupun dalam bentuk siap saji, memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Adapun rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani hingga pejabat lainnya. I
