Pemerintah Pastikan Stok Gula Aman Jelang Nataru 2025/2026

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok gula konsumsi dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) guna menjaga stabilitas pasokan, harga, serta ketersediaan pangan bagi masyarakat di akhir tahun.

“Stok yang ada mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, bahkan berpotensi menyisakan surplus signifikan pada awal 2026,” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal dalam keterangan di Jakarta.

Dia menjelas hal itu usai melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IV DPR di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di Pasuruan, Jawa Timur.

Rinna menegaskan, kondisi ketersediaan gula nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat dengan tren harga yang relatif stabil.

Menurutnya, berdasarkan proyeksi neraca pangan per 4 Desember 2025, kebutuhan nasional sepanjang tahun diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, dengan konsumsi bulanan sekitar 230.000 ton hingga 250.000 ton.

“Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui carry over stok 2024 sebesar 1,38 juta ton dan produksi nasional 2025 yang mencapai 2,67 juta ton,” ujarnya.

Rinna menambahkan memasuki Desember 2025, ketersediaan gula konsumsi berada pada angka 1,67 juta ton.

Dengan kebutuhan sekitar 237.000 ton, stok komoditas itu diproyeksikan masih surplus hingga 1,43 juta ton dan akan menjadi stok awal yang kuat memasuki tahun 2026.

“Ini menunjukkan pasokan gula nasional berada pada level aman dan mampu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi atau Gula Kristal Putih (GKP).

Target itu merupakan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung keberlanjutan petani dalam negeri.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Ahmad Yohan menekankan upaya percepatan menuju swasembada gula memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

“Program pengembangan tebu harus menjadi prioritas nasional dan mendapat pengawalan serius. Komisi IV DPR menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun ekosistem industri gula yang efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa keberpihakan pada petani menjadi fondasi penting keberhasilan swasembada.

“Yang terpenting kebijakan swasembada gula harus berpihak pada petani, karena merekalah fondasi utama industri gula nasional,” ujarnya. I

Kirim Komentar