Pemerintah melalui orkestrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) berkomitmen mempercepat penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13.000 titik satuan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Menko Zulhas) mengatakan, pembenahan puluhan ribu titik pelayanan tersebut dibagi menjadi dua tahapan prioritas.
“Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan,” kata dia dalam konferensi pers selepas rapat terbatas Perbaikan Tata Kelola MBG di Jakarta.
Sementara itu, sebagian besar titik pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) lainnya yang tersebar di Jawa dan Sumatra memerlukan waktu evaluasi hingga dua bulan mendatang guna memastikan kesiapan operasionalnya.
Dalam rapat lintas kementerian/lembaga juga menyepakati target penyelesaian pemutakhiran data sebanyak 63 juta penerima manfaat dan reposisi sasaran penerima MBG akan rampung dalam tenggat waktu satu bulan.
“Perintah Bapak Presiden semua dikasih kecuali yang tidak mau misalnya SMA – SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya enggak apa – apa, tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih, tidak. Memang itu bagian dari anak – anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya apa namanya kemampuannya,” ungkapnya.
Menko Zulhas menambahkan, untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Sudaryono selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru juga akan merevisi sejumlah regulasi operasional serta memaksimalkan koordinasi lintas 17 kementerian dan lembaga.
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah optimistis berbagai tantangan terkait tata kelola MBG yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat teratasi dengan adanya perbaikan komunikasi publik, sinkronisasi data dan penyempurnaan pelaksanaan regulasi yang tertulis dalam Perpres nomor 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG dan Keppres nomor 28/2025 tentang tim koordinasi penyelenggaraan Program MBG. I
